Lombokvibes.com, Lombok Utara – Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU), Nusa Tenggara Barat (NTB), mulai mematangkan rencana pembangunan Alat Penerangan Jalan (APJ) melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Melalui skema ini, Pemda KLU menargetkan pemerataan penerangan jalan hingga 100 persen titik lampu dapat dicapai pada tahun pertama pelaksanaan proyek.
Tahapan teknis penyiapan proyek tersebut ditandai dengan Kick Off Meeting KPBU-APJ yang berlangsung di Aula Kantor Bupati Lombok Utara, Selasa (20/10/2026).
Kegiatan itu dihadiri Wakil Bupati Lombok Utara Kusmalahadi Syamsuri, Wakil Ketua I DPRD KLU Hakamah, Ketua Komisi II DPRD KLU Kamah Yudiarto, Sekretaris Daerah KLU Sahabudin, serta perwakilan Kementerian Keuangan RI dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII).
Kepala Bapprida KLU, Ir. Hermanto, mengatakan tahapan ini menjadi langkah konkret pemerintah daerah dalam mempercepat pembangunan infrastruktur melalui skema pembiayaan alternatif.
“Hari ini adalah hari bersejarah sekaligus langkah konkret revitalisasi pembangunan di Kabupaten Lombok Utara melalui terobosan fiskal daerah, Skema KPBU-APJ hadir menjawab untuk mewujudkan visi daerah Lombok Utara yang terang,” ujarnya.
Setelah Kick Off Meeting, tim konsultan yang ditunjuk PT PII akan melakukan pendampingan selama kurang lebih tiga bulan. Tahapan tersebut meliputi studi kelayakan, pemetaan titik penerangan jalan, analisis finansial, serta kajian aspek lain yang diperlukan untuk mematangkan proyek.
Hermanto mengapresiasi dukungan Kementerian Keuangan RI dan PT PII dalam memfasilitasi penyiapan proyek tersebut.
Sementara itu, Ketua Tim Juru Fasilitasi Proyek KPBU-APJ Kementerian Keuangan RI, Hendro Prasetyo, menegaskan dukungan pemerintah pusat melalui fasilitas Project Development Facility (PDF) untuk membantu pemerintah daerah menyiapkan proyek infrastruktur yang layak dan terstruktur.
“Kami ingin menegaskan komitmen pendanaan keuangan untuk mendukung pemerintah kabupaten dalam menyiapkan dan merealisasikan proyek infrastruktur melalui skema KPBU, antara lain melalui fasilitas Project Development Facility (PDF),” kata Hendro melalui Zoom.
Ia menjelaskan, proses pengadaan konsultan untuk mendampingi Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama (PJPK) telah selesai. PT PII ditugaskan sebagai fasilitator utama dalam proses penyiapan proyek tersebut.
Menurut Hendro, pendampingan teknis diperlukan agar proses perencanaan hingga transaksi proyek berjalan lebih terarah, berkualitas, dan sesuai ketentuan yang berlaku.
Target Percepatan Penerangan Jalan
Wakil Bupati KLU, Kusmalahadi Syamsuri, mengatakan penerangan jalan merupakan bagian penting dari pelayanan publik karena berkaitan langsung dengan keamanan, keselamatan, aktivitas ekonomi, dan kualitas hidup masyarakat.
Melalui KPBU-APJ, pemerintah daerah menargetkan sejumlah manfaat strategis, mulai dari peningkatan keamanan masyarakat pada malam hari, pertumbuhan ekonomi melalui aktivitas malam hari, efisiensi energi, hingga peningkatan kualitas pelayanan penerangan jalan.
Skema ini juga diharapkan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan anggaran daerah sekaligus menjamin pemeliharaan infrastruktur secara berkelanjutan.
Kusmalahadi menyebut percepatan pemerataan penerangan jalan menjadi salah satu sasaran utama proyek tersebut.
Menurutnya, melalui skema KPBU, target pemenuhan 100 persen titik lampu ditargetkan dapat dicapai pada tahun pertama pelaksanaan. Target tersebut jauh lebih cepat dibandingkan pola konvensional yang diperkirakan membutuhkan waktu sembilan hingga sepuluh tahun, dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp16 miliar per tahun.
“Pertemuan Kick-Off Meeting ini merupakan bagian penting dari rangkaian persiapan setelah tahap koordinasi dan pemahaman, sekaligus menjadi momentum untuk menyatukan langkah dan memperkuat koordinasi demi menghadirkan infrastruktur penerangan jalan yang berkualitas, merata, dan berkelanjutan bagi masyarakat,” kata Kusmalahadi.
Meski demikian, keberhasilan proyek ini membutuhkan perencanaan yang matang, pengelolaan risiko, kepatuhan terhadap regulasi, serta pengawasan yang konsisten.
Kusmalahadi meminta perangkat daerah terkait mempercepat proses administrasi dan perizinan. PT PII dan tim konsultan PDF juga diharapkan memberikan pendampingan profesional dalam aspek teknis, finansial, hukum, dan tata kelola proyek.
Ia turut mengingatkan badan usaha pelaksana agar memperhatikan kualitas pekerjaan, ketepatan waktu, dan keselamatan kerja. Masyarakat juga diharapkan ikut menjaga fasilitas penerangan jalan yang nantinya dibangun.
“Pemerintah Kabupaten Lombok Utara berkomitmen penuh untuk terus mengawal proyek ini agar berjalan sesuai rencana demi kepentingan publik jangka panjang,” tegasnya.
