Lombokvibes.com, LOMBOK UTARA – Perjuangan masyarakat adat Bayan untuk mendapatkan pengakuan negara atas wilayah hutan leluhur seluas 9.533,23 hektare memasuki babak baru. Majelis Emban Adat Bayan (MANDAT BAYAN) bersama Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (BTNGR) menandatangani kesepakatan terkait proses pengajuan Hutan Adat Bayan, Senin (9/11/2026).
Kesepakatan yang berlangsung di Bayan, Kabupaten Lombok Utara, itu menjadi langkah penting dalam memperkuat komunikasi antara kelembagaan masyarakat adat dengan pihak pengelola kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani.
Ketua Majelis Emban Adat Bayan, Raden Dedi Setiawan, SH, menyampaikan bahwa kesepakatan ini akan ditindaklanjuti dengan proses verifikasi keberadaan hutan adat oleh tim dari Kementerian Kehutanan.
“Verifikasi lapangan ini nantinya menjadi salah satu tahapan penting untuk memastikan keberadaan dan wilayah hutan adat yang diusulkan masyarakat Bayan sebelum proses pengakuan lebih lanjut oleh negara,” katanya.
Adapun luas wilayah yang diusulkan mencapai 9.533,23 hektare. Berdasarkan dokumen kesepakatan, area tersebut mencakup kawasan hutan konservasi, hutan lindung, hutan produksi, hingga areal penggunaan lain (APL) berdasarkan tata ruang adat masyarakat Bayan.
Dalam dokumen tersebut juga dijelaskan bahwa area usulan berada di dalam kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani yang mencakup sejumlah zona pengelolaan konservasi, yakni zona inti, zona rimba, zona pemanfaatan, zona religi, zona tradisional, dan zona khusus.
Terkait usulan itu, BTNGR menyatakan tidak bersedia mengeluarkan area yang diajukan dari kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani. Meski demikian, kedua pihak membangun kesepahaman dengan prinsip saling menghormati keberadaan dan kewenangan masing-masing.
Masyarakat Hukum Adat (MHA) Bayan menghormati pengelolaan kawasan konservasi oleh BTNGR. Sebaliknya, BTNGR juga menghormati keberadaan MHA Bayan beserta wilayah adatnya.
Kesepahaman ini nantinya diharapkan menjadi dasar koordinasi dalam tahapan berikutnya, termasuk penelaahan dokumen usulan, kejelasan status kawasan, batas kewenangan, serta mekanisme hukum yang dapat ditempuh.
Bagi masyarakat adat Bayan, pengajuan Hutan Adat bukan sekadar persoalan administratif atau penetapan status kawasan.
“Lebih dari itu, upaya ini berkaitan erat dengan sejarah, identitas, kebudayaan, sumber penghidupan, serta sistem pengetahuan adat yang diwariskan secara turun-temurun,” ujar Dedi Setiawan.
Hutan juga menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat, termasuk dalam menjaga sumber mata air dan keseimbangan lingkungan bagi generasi mendatang.
Karena itu, MANDAT BAYAN berharap proses verifikasi oleh Kementerian Kehutanan dapat berjalan lancar sehingga keberadaan Hutan Adat Bayan memperoleh pengakuan dan perlindungan hukum dari negara.
Pengakuan tersebut diharapkan tidak hanya memperkuat hak masyarakat adat atas wilayah leluhurnya, tetapi juga memastikan kelestarian hutan tetap terjaga melalui tata kelola yang menghormati hukum adat dan prinsip konservasi.
Bagi masyarakat Bayan, hutan bukan hanya warisan masa lalu, melainkan titipan bagi generasi mendatang. Perjuangan atas 9.533,23 hektare wilayah adat ini menjadi bagian dari upaya menjaga hubungan antara manusia, alam, dan kebudayaan yang telah hidup selama berabad-abad.
Kini, masyarakat adat Bayan menantikan tahapan verifikasi sebagai jalan menuju pengakuan negara atas keberadaan Hutan Adat Bayan.
