Lombokvibes.com, Mataram – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menetapkan tanggal 8 dan 9 Juli 2025 sebagai Hari Solidaritas Kemanusiaan untuk korban banjir di Kota Mataram. Keputusan ini merupakan respons cepat atas bencana banjir yang melanda ibu kota provinsi sejak awal pekan ini.
Gubernur NTB, Miq Iqbal, menyampaikan bahwa selama dua hari tersebut, seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintah Provinsi NTB dan Pemerintah Kota Mataram dibebaskan dari kewajiban masuk kantor. Sebagai gantinya, mereka diminta turun langsung membantu warga terdampak banjir.
“Mulai hari ini dan besok, kami menetapkan sebagai Hari Solidaritas Kemanusiaan untuk Banjir Kota Mataram,” ujar Gubernur dalam pernyataannya, Selasa (8/7/2025).
Langkah ini menyusul penetapan status Darurat Provinsi sehari sebelumnya, pada 7 Juli 2025. Dengan status darurat tersebut, penanganan bencana kini dilakukan secara terintegrasi, melibatkan seluruh pemerintah kabupaten dan kota di NTB.
Menurut Gubernur, Kota Mataram sebagai ibu kota provinsi adalah wajah NTB. Oleh karena itu, perhatian dan penanganan terhadap musibah yang terjadi harus menjadi tanggung jawab bersama, tidak hanya Pemerintah Kota Mataram.
“Hari Solidaritas Kemanusiaan ini ditujukan sebagai momentum gotong royong, di mana elemen pemerintah dan masyarakat bahu-membahu dalam proses pemulihan dan distribusi bantuan kepada korban banjir,” terang Gubernur.
Ditegaskannya, Pemerintah provinsi berkomitmen untuk terus mengerahkan sumber daya demi meringankan beban masyarakat.
“Kami siap menghadapi bencana dengan semangat solidaritas dan kerja bersama yang nyata,” tegasnya.
