Lombokvibes.com, Jakarta – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) berhasil menembus lima besar kategori pemerintah daerah provinsi dalam ajang Indonesia’s SDGs Action Awards (SAA) 2026 melalui program NTB Satu Data.
Capaian ini menjadi pengakuan atas upaya NTB memperkuat tata kelola data sebagai dasar perencanaan, pengambilan kebijakan, hingga evaluasi pembangunan berkelanjutan.
Dalam penilaian yang digelar Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) di Hotel Pullman Thamrin CBD, Jakarta Pusat, Jumat (23/10/2026), NTB mempresentasikan transformasi pengelolaan data yang telah dikembangkan sejak 2018.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfotik) NTB, Dr. H. Ahsanul Khalik, mewakili Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal dalam pemaparan dan sesi wawancara di hadapan lima orang dewan juri dari unsur kementerian/lembaga dan akademisi.
Dalam presentasinya, Ahsanul menjelaskan bahwa NTB Satu Data dikembangkan untuk mengatasi persoalan data pembangunan yang sebelumnya tersebar di berbagai perangkat daerah, memiliki standar yang belum seragam, serta belum dimanfaatkan secara optimal dalam penyusunan kebijakan lintas sektor.
Transformasi tersebut dilakukan secara bertahap, mulai dari perintisan portal dan identifikasi data sektoral, penguatan regulasi dan kelembagaan, standardisasi data, hingga integrasi dan pemanfaatan data dalam proses pembangunan.
Jumlah Dataset Meningkat
Perkembangan NTB Satu Data terlihat dari peningkatan jumlah dataset, dari 795 menjadi 932 dataset hingga September 2026.
Data tersebut berasal dari kontribusi 43 produsen data di lingkungan perangkat daerah Pemerintah Provinsi NTB dan mencakup 13 topik pembangunan.
Selain itu, Indeks Satu Data Indonesia Provinsi NTB meningkat dari 53,44 pada 2024 menjadi 75,85 pada 2025.
Untuk 2026, indeks tersebut diperkirakan meningkat menjadi lebih dari 90. Namun, angka tersebut masih menunggu pengumuman resmi karena proses penilaian oleh Tim Satu Data Indonesia Pusat belum selesai.
Peningkatan jumlah dataset dan indeks tersebut menunjukkan perkembangan tata kelola data di NTB. Meski demikian, pemerintah menekankan bahwa keberhasilan program ini tidak hanya diukur dari banyaknya data yang tersedia, tetapi juga dari pemanfaatannya dalam menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran.
Data untuk Menentukan Sasaran Pembangunan
NTB Satu Data dirancang untuk membantu pemerintah mengidentifikasi persoalan pembangunan, menentukan kelompok sasaran, serta mengukur hasil pelaksanaan program.
Pemanfaatannya antara lain diarahkan untuk mendukung verifikasi sasaran bantuan pendidikan, pemetaan kebutuhan penyandang disabilitas, serta penargetan kemiskinan ekstrem melalui program Desa Berdaya Transformatif.
Platform tersebut juga dilengkapi dashboard tematik, visualisasi data, publikasi dokumen kebijakan dan regulasi, jadwal rilis data, serta fitur aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.
Melalui sistem tersebut, pemerintah berupaya memastikan data tidak berhenti sebagai dokumen administratif, tetapi menjadi landasan dalam menentukan prioritas dan mengevaluasi efektivitas program pembangunan.
Dalam tata kelolanya, perangkat daerah berperan sebagai produsen data, Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai pembina data, Dinas Kominfotik sebagai wali data, dan Bappeda sebagai koordinator Forum Satu Data.
Pembagian peran tersebut ditujukan untuk memperkuat koordinasi, standardisasi, pemeriksaan kualitas, serta keberlanjutan pengelolaan data di lingkungan Pemprov NTB.
Ke depan, pengembangan NTB Satu Data diarahkan pada penguatan integrasi dengan berbagai sistem informasi pembangunan, peningkatan pemanfaatan data dalam siklus kebijakan, serta perluasan penerapan prinsip Satu Data Indonesia di tingkat kabupaten/kota.
Upaya tersebut juga berkaitan dengan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya Tujuan 16 tentang penguatan kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan transparan, serta Tujuan 17 mengenai penguatan kapasitas data dan informasi.
Dalam pembukaan rangkaian SAA 2026, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menegaskan pentingnya menerjemahkan komitmen terhadap target SDGs 2030 menjadi tindakan nyata melalui kebijakan, program, inovasi, layanan, pembiayaan, dan kemitraan yang memberikan dampak bagi masyarakat.
Setelah memaparkan program NTB Satu Data dan menjalani sesi wawancara, Ahsanul menegaskan pentingnya data dalam mendukung keberhasilan pembangunan berkelanjutan.
“Tidak ada pembangunan berkelanjutan atau tepatnya tujuan pembangunan berkelanjutan akan sukses tanpa data,” tegasnya.
Masuknya NTB dalam lima besar SAA 2026 menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk memperkuat pemanfaatan data dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
Tantangan berikutnya adalah memastikan integrasi data tersebut benar-benar berdampak pada ketepatan kebijakan, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan manfaat pembangunan yang dirasakan masyarakat NTB.
