Lombokvibes.com, Lombok Utara – Angka stunting di Kabupaten Lombok Utara (KLU) menunjukkan tren penurunan signifikan dalam lima tahun terakhir. Berdasarkan data Dinas Kesehatan KLU, angka stunting pada Januari hingga Agustus 2025 berada di posisi 13,57 persen. Capaian ini bahkan lebih rendah dari target nasional sebesar 14 persen.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Utara, dr. H. Lalu Bahrudin menjelaskan, meski terdapat perbedaan angka dengan rilis Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) yang mencatat 35,2 persen, pihaknya tetap berpedoman pada data yang divalidasi oleh pemerintah daerah.
“Kalau sesuai data kami tahun 2024 itu 13,5 persen, dan di tahun 2025 sampai Agustus berada di angka 13,57 persen, karena kan September belum terekap. Target nasional 14 persen, artinya posisi kita sudah bagus,” ungkapnya.
Ia menambahkan, perbedaan angka antara data daerah dan hasil survei nasional akan menjadi bahan sinkronisasi bersama pemerintah pusat.
“Mungkin kita perlu samakan persepsi dan sinkronisasi data. Tapi alhamdulillah, angka kami menunjukkan tren penurunan yang konsisten,” jelasnya.
Berdasarkan analisis Dinas Kesehatan, penyebab utama stunting di Lombok Utara masih berkaitan erat dengan pola asuh dan asupan gizi. Kecamatan Senaru menjadi wilayah dengan angka stunting tertinggi sekitar 20 persen, sementara Bayan mengalami penurunan signifikan hingga 13 persen.
“Kalau dilihat dari indikator berat badan per usia, penurunan ini menunjukkan hasil dari intervensi yang dilakukan pemerintah daerah bersama desa, PKK, dan mitra lainnya. Pola asuh dan pemenuhan gizi menjadi faktor kunci,” ujarnya.
Untuk memperkuat upaya percepatan penurunan stunting, Pemkab Lombok Utara terus mendorong keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang merupakan program prioritas nasional Presiden RI. Program ini difokuskan untuk memastikan asupan gizi seimbang bagi bayi, batita, dan ibu hamil.
“Kami ingin memastikan makanan bergizi di program MBG benar-benar layak konsumsi dan memenuhi standar kesehatan. Tidak hanya untuk anak sekolah, tapi juga untuk ibu hamil dan bayi,” jelasnya.
Sebagai bentuk pengawasan mutu, Dinas Kesehatan Lombok Utara juga mendorong seluruh dapur penyelenggara MBG untuk mengantongi sertifikat SLHS (Sanitasi, Lingkungan, Higiene, dan Sanitasi). Dari 11 dapur MBG yang ada, 10 di antaranya sudah mengajukan sertifikasi.
“Semua aspek dinilai. Mulai dari kebersihan dapur, pengelolaan limbah, kesehatan petugas, sampai kecukupan gizi makanannya. Kami di Dinas Kesehatan siap membantu lewat edukasi dan pelatihan agar semua dapur memenuhi standar tersebut,” jelasnya.
Setelah sertifikasi diberikan, pihak puskesmas akan melakukan kontrol rutin setiap bulan untuk memastikan standar tetap terjaga.
“Harapan kami, dengan pola pengawasan yang ketat dan perbaikan pola asuh serta gizi, angka stunting di Lombok Utara terus menurun,” pungkasnya.
