Lombokvibes.com, Mataram – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhammad Iqbal, menegaskan arah pembangunan ekonomi NTB ke depan harus berfokus pada sektor riil yang langsung menyentuh masyarakat. Pemerintah kabupaten/kota diminta untuk mengutamakan investasi di sektor pertanian dan pariwisata, bukan bergantung pada tambang.
“Investasi di sektor tambang itu dampaknya terhadap daya beli masyarakat tidak terlalu besar. Tapi kalau pertanian dan pariwisata, dampaknya nyata, langsung dirasakan masyarakat,” ujar Gubernur Iqbal dalam Rapat Koordinasi Percepatan Investasi Provinsi NTB di Kantor Pusat Bank NTB Syariah, Kamis (16/10/2025).
Iqbal menjelaskan, sektor tambang tetap penting, tetapi bukan menjadi tulang punggung ekonomi daerah. Fokus utama pemerintah adalah memperkuat dua pilar utama pembangunan NTB: pertanian yang maju dan pariwisata yang berkelanjutan.
“Kita memberikan fokus kepada sektor pertanian, termasuk perikanan, kelautan, agroforestri, dan hilirisasi. Kemudian sektor pariwisata, dua sektor ini menjadi pilar dalam visi NTB Makmur Mendunia,” jelasnya.
Menurutnya, investasi yang berpihak ke rakyat harus memperhatikan aspek pemerataan dan keberlanjutan. Karena itu, Gubernur menyoroti tiga hambatan utama yang sering memperlambat investasi: kepastian hukum, kesiapan sosial masyarakat, dan perizinan.
“Dari tiga isu ini, yang sepenuhnya berada di tangan kita adalah perizinan. Maka kalau kita ingin mempercepat investasi, kita harus proaktif di isu ini,” tegasnya.
Gubernur juga menekankan pentingnya menciptakan ekosistem investasi yang kondusif. Pemerintah daerah didorong menyiapkan infrastruktur dasar seperti jalan, air bersih, dan sistem pengelolaan sampah yang baik agar investor merasa nyaman berinvestasi.
Selain itu, Gubernur Iqbal mengingatkan agar seluruh pemerintah daerah di NTB memberikan perlakuan yang setarakepada investor lokal, nasional, maupun mancanegara.
“Kita harus adil. Semua investor perlu diberi kepercayaan dan rasa aman yang sama agar investasi di NTB bisa tumbuh berkelanjutan,” katanya.
Rapat koordinasi ini diikuti oleh kepala daerah, kepala DPMPTSP, serta perwakilan dunia usaha dari seluruh kabupaten/kota di NTB. Pertemuan tersebut menjadi momentum untuk menyamakan langkah dalam memperkuat fondasi ekonomi NTB yang berdaya saing dan berpihak pada rakyat.
