Lombokvibes.com, Lombok Timur – Rencana pengembangan proyek panas bumi (geothermal) di kawasan Lingkar Rinjani menuai penolakan dari sejumlah elemen masyarakat. Kekhawatiran terhadap ancaman terhadap sumber air, lahan pertanian, hingga ruang hidup warga menjadi alasan utama munculnya penolakan tersebut.
Sikap itu mengemuka dalam Diskusi Publik bertajuk “Memahami Geotermal, Lingkungan dan Ruang Hidup Masyarakat Lingkar Rinjani” yang digelar Aliansi Masyarakat Lingkar Rinjani di Kebun Raya Lemor, Lombok Timur, pada 4 Oktober 2026. Forum tersebut dihadiri aktivis lingkungan, akademisi, pemerintah desa, petani, perempuan, hingga warga dari sejumlah wilayah di sekitar Gunung Rinjani.
Dalam diskusi tersebut, masyarakat menilai transisi energi tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan sumber kehidupan warga yang selama ini bergantung pada keberadaan mata air dan ekosistem Rinjani.
Narasumber dari Gema Alam, M. Juaini, menilai masyarakat desa di kawasan lingkar Rinjani memiliki posisi penting karena menjadi pihak yang akan merasakan langsung dampak jika terjadi perubahan pada bentang alam.
“Desa yang ada di lingkar Rinjani ini adalah ujung tombak bagi masyarakat. Jika ideologinya jelas maka warganya juga jelas,” kata Juaini.
Ia mengingatkan pengembangan geothermal tidak bisa hanya dilihat dari sisi penyediaan energi, tetapi juga harus memperhatikan risiko terhadap tanah, air, dan kehidupan masyarakat.
“Jika adanya sumur bor/pengeboran yang berlebihan maka akan terjadi pergesekan tanah (likuifaksi). Dan jika kita menolak maka kita harus ada delapan standar, sosial, ekonomi dan sistem. Jika ada geothermal ini maka bentang alamnya akan hilang, dan penyebabnya air akan hilang,” ujarnya.
Dari sisi akademik, Dr. Muh. Saleh menekankan pentingnya melihat rencana pengembangan geothermal secara menyeluruh. Menurutnya, persoalan hidrologi, distribusi manfaat, pengawasan hingga mekanisme pengaduan masyarakat harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari setiap rencana pembangunan.
Kekhawatiran serupa juga datang dari pemerintah desa yang telah merasakan tekanan terhadap ketersediaan air.
Sekretaris Desa Suela menyebut wilayahnya saat ini sedang menghadapi persoalan krisis air sehingga pembahasan mengenai geothermal tidak bisa dilepaskan dari kondisi yang sedang dirasakan masyarakat.
“Kami di pemdes adalah wadah dan representasi dari masyarakat. Ada alasan tertentu mengapa Desa Suela menyampaikan kekhawatiran ini. Desa Suela sendiri sedang mengalami krisis air, termasuk persoalan air yang disedot oleh PDAM,” katanya.
Ia juga mengingatkan bahwa Pulau Lombok memiliki kondisi lingkungan yang rentan.
“Lombok ini rapuh jika geothermal diadakan. Ada air di Sebau-Sebau yang dimanfaatkan untuk terapi medis. Kalau geothermal diterima, maka harus ada syarat yang jelas untuk melindungi sumber air dan masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Desa Ketangga menyoroti semakin tingginya tekanan terhadap sumber daya air akibat kepentingan ekonomi.
“Sumber daya alam jangan sampai hanya dijadikan lahan bisnis. Di pesisir, masyarakat bahkan harus membeli air dengan harga yang sangat mahal. Desa juga tidak boleh hanya menjadi corong bagi kepentingan pemerintah pusat untuk keberlangsungan program-program tertentu,” tegasnya.
Ia mengaku khawatir pengembangan geothermal justru berdampak pada keberadaan sumber mata air di kawasan Rinjani.
“Karena itu kami khawatir geothermal justru menyebabkan matinya sumber mata air yang ada di lingkar Rinjani,”katanya.
Kekhawatiran mengenai air juga datang dari kalangan petani. Sadarudin, petani asal Suralaga, mengaku dalam dua bulan terakhir membutuhkan waktu lebih lama untuk mengairi sawahnya.
“Saya merasakan dua bulan terakhir ini harus mengairi sawah dengan waktu yang sangat lama. Gunung Rinjani adalah tempat sumber mata air yang ada di Lombok Timur. Jika ada geothermal, apakah bisa mengurangi beban kita terhadap air atau justru semakin buruk karena kurangnya air?” ujarnya.
Direktur WALHI NTB, Amri Nuryadin, menilai Rinjani memiliki posisi strategis sebagai kawasan penyangga sumber air bagi Pulau Lombok.
“Kalau di Rinjani, tentunya Rinjani adalah kawasan yang menopang air untuk Pulau Lombok. Selombok itu ditopang airnya oleh Rinjani, oleh kawasan di Rinjani,” kata Amri.
Menurutnya, pembahasan geothermal tidak boleh hanya berfokus pada kebutuhan energi semata.
“Kalaupun geothermal disebut-sebut sebagai solusi untuk tenaga listrik di NTB, itu tidak untuk masyarakat, tapi dugaan kuat untuk dunia investasi skala besar,” ujarnya.
Ia mendorong pemerintah mengembangkan sumber energi terbarukan berbasis masyarakat seperti biogas, tenaga surya, tenaga angin, dan pemanfaatan air lindi sampah.
“Geothermal ini bukan solusi terhadap energi kita. Kita mendorong pemerintah mengembangkan EBT yang warga kembangkan saat ini, seperti biogas, pengolahan air lindi sampah, tenaga surya, dan tenaga angin,” katanya.
Di penghujung kegiatan, sejumlah warga dari wilayah lingkar Rinjani menandatangani petisi penolakan terhadap rencana pengembangan geothermal. Petisi tersebut menjadi bentuk pernyataan sikap untuk mempertahankan sumber air, lingkungan, pertanian, dan ruang hidup masyarakat.
Aliansi Masyarakat Lingkar Rinjani mendesak pemerintah membuka seluruh informasi terkait rencana pengembangan geothermal dan memastikan adanya kajian menyeluruh mengenai kondisi hidrologi, ekologi, sosial, ekonomi, serta tata ruang sebelum keputusan pembangunan diambil.
Menurut mereka, kebutuhan energi memang penting, namun tidak boleh dibayar dengan hilangnya sumber air, lahan pertanian, dan keberlanjutan kehidupan masyarakat yang selama ini bergantung pada kelestarian kawasan Rinjani.
