Lombokvibes.com, MATARAM – Kabar baik bagi pekerja di Nusa Tenggara Barat (NTB). Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 resmi ditetapkan sebesar Rp2.921.059 per bulan. Angka ini naik Rp247.198 atau 9,245 persen dibandingkan UMP 2026 yang berada di angka Rp2.673.861.
Kenaikan tersebut membuat UMP NTB untuk tahun depan menembus angka Rp2,9 juta. Kebijakan ini ditetapkan Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal melalui Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1-581 Tahun 2026 tertanggal 20 November 2026.
UMP baru tersebut mulai berlaku pada 1 Januari 2027.
Juru Bicara Pemerintah Provinsi NTB, Ahsanul Khalik, menjelaskan bahwa penetapan UMP dilakukan berdasarkan mekanisme pengupahan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
Menurutnya, kenaikan upah tidak hanya mempertimbangkan peningkatan kesejahteraan pekerja, tetapi juga kemampuan dunia usaha dalam mempertahankan aktivitas ekonomi dan lapangan pekerjaan.
“Aspirasi pekerja merupakan hal penting yang harus didengar dan dipertimbangkan. Kebijakan pengupahan harus memberikan perlindungan serta mendorong peningkatan kesejahteraan pekerja, tanpa mengabaikan keberlangsungan dunia usaha,” ujar Ahsanul.
Ia menyebut Gubernur NTB juga mencermati aspirasi pekerja yang mengharapkan kenaikan upah lebih tinggi. Aspirasi tersebut menjadi salah satu pertimbangan dalam penetapan UMP 2027.
Pemerintah berharap kenaikan ini dapat memperkuat daya beli masyarakat sekaligus mendorong hubungan industrial yang sehat antara pekerja dan pemberi kerja.
Di sisi lain, peningkatan kesejahteraan pekerja dinilai perlu berjalan beriringan dengan peningkatan produktivitas, kompetensi, dan kualitas sumber daya manusia.
Pemprov NTB pun mendorong penguatan kapasitas tenaga kerja serta penciptaan iklim investasi yang kondusif agar dunia usaha berkembang dan mampu membuka lebih banyak kesempatan kerja.
Dengan kenaikan sebesar 9,245 persen, pekerja NTB akan menerima standar upah minimum provinsi yang lebih tinggi mulai awal 2027. Namun, seberapa besar dampaknya terhadap daya beli pekerja di tengah kebutuhan hidup yang terus meningkat masih menjadi hal yang patut dicermati.





























