Lombokvibes.com, Lombok Utara – Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) mulai menertibkan penggunaan kendaraan listrik di kawasan wisata Tiga Gili Matra. Seluruh pelaku usaha rental diminta mengeluarkan sepeda listrik, skuter listrik hingga motor listrik dari Gili Trawangan, Gili Meno, dan Gili Air secara sukarela.
Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Bupati Lombok Utara tertanggal 13 November 2026 tentang Larangan Penggunaan Kendaraan Tertentu dengan Penggerak Motor Listrik di Kawasan 3 Gili Matra.
Melalui surat edaran itu, pemerintah daerah melarang penggunaan, pengendaraan, maupun pengoperasian kendaraan dengan penggerak motor listrik di seluruh ruas jalan kawasan Tiga Gili.
Larangan tersebut juga berlaku bagi pelaku usaha rental. Mereka tidak diperbolehkan menyediakan maupun menyewakan kendaraan listrik kepada wisatawan dan masyarakat.
Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Utara, M. Iwan Maret Asmara, mengatakan pemerintah berharap para pelaku usaha memiliki kesadaran untuk mematuhi kebijakan tersebut tanpa harus menunggu tindakan penertiban.
“Ya, itulah ideal yang diharapkan, mereka mengeluarkan sepeda secara sukarela,” ujarnya kepada lombokvibes, Kamis (19/11/2026).
Di tingkat desa, sosialisasi kebijakan tersebut juga mulai dilakukan. Kepala Desa Gili Indah, Wardana, mengaku pihaknya telah menerima surat edaran dan menyebarluaskannya melalui media sosial agar diketahui masyarakat, khususnya para pelaku usaha.
Namun, respons pelaku usaha terhadap kebijakan tersebut sejauh ini belum sepenuhnya seragam.
“Sudah kita terima, dan sudah kita sebarkan lewat medsos. Respons mereka ya, 50:50. Kita tunggu penertiban aja,” ungkap Wardana.
Dalam surat edaran tersebut, Pemkab KLU juga memberikan peringatan bahwa kendaraan listrik yang masih ditemukan beroperasi atau disewakan saat pelaksanaan operasi gabungan akan ditindak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bahkan, terdapat ancaman pidana kurungan paling lama enam bulan atau denda paling banyak Rp50 juta bagi setiap orang atau badan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (6) dan Pasal 32 ayat (1).
Surat edaran itu ditetapkan pada 13 November 2026 dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan masa pemberlakuan hingga 14 hari ke depan.
Dengan kebijakan ini, pelaku usaha rental di Tiga Gili kini dihadapkan pada pilihan untuk mematuhi larangan dengan mengeluarkan unit kendaraan listrik secara sukarela atau menghadapi penindakan ketika operasi gabungan dilaksanakan.





























