Lombokvibes.com, LOMBOK UTARA – Sebanyak 26 desa persiapan di Kabupaten Lombok Utara (KLU) menghadapi masa evaluasi selama satu tahun untuk membuktikan kesiapan menuju desa definitif. Pemerintah Kabupaten Lombok Utara mengingatkan, desa yang gagal menunjukkan kemandirian berpotensi dikembalikan ke desa induk.
Peringatan tersebut disampaikan Wakil Bupati Lombok Utara, Kusmalahadi Syamsuri, saat bersilaturahmi dengan masyarakat Desa Persiapan Panca Buana, Minggu (15/11/2026).
Kusmalahadi menegaskan, keberlanjutan status desa persiapan tidak hanya bergantung pada keputusan pemerintah daerah, tetapi juga pada kemampuan masyarakat dan kinerja penjabat kepala desa dalam memenuhi berbagai persyaratan.
Ia menyebutkan, para penjabat kepala desa yang baru dilantik memiliki masa tugas satu tahun. Selama periode tersebut, terdapat delapan poin tugas pokok yang harus dijalankan dan nantinya menjadi bagian dari evaluasi pemerintah daerah.
“Tugas pokok Pj. Kades ada delapan poin. Nanti di akhir tahun, atau saat SK berakhir, akan ada evaluasi oleh Pemda KLU dari berbagai aspek,” tegasnya.
Wabup Kus juga mengingatkan agar pemerintah desa tidak hanya bergantung pada dukungan anggaran operasional dari pemerintah daerah. Menurutnya, kemampuan mengelola pemerintahan dan membangun kemandirian menjadi hal penting yang harus dibuktikan.
Meski desa persiapan memperoleh alokasi dana operasional sebesar 30 persen, penggunaan anggaran tersebut tetap akan menjadi perhatian dalam proses evaluasi.
Bahkan, Kusmalahadi secara terbuka mengingatkan adanya kemungkinan pengembalian desa persiapan ke desa induk apabila dinilai tidak mampu berkembang secara mandiri.
“Jangan sampai di akhir evaluasi kami mengambil kesimpulan bahwa Panca Buana hanya bisa ‘disusui’ saja, tidak bisa mandiri. Artinya, kalau ini menjadi penilaian kami, insyaallah Panca Buana kita kembalikan ke desa induk,” ujarnya.
Ia menjelaskan, konsekuensi pengembalian tersebut tidak ringan. Masyarakat harus menunggu hingga lima tahun sebelum dapat kembali mengajukan pemekaran desa.
“Kalau sudah dikembalikan ke desa induk, masyarakat bisa mengajukan pemekaran kembali setelah lima tahun. Oleh karena itu, jangan sia-siakan perjuangan kami di Pemerintah Daerah yang telah men-SK-kan 26 desa persiapan ini,” imbuhnya.
Karena itu, ia meminta masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta seluruh perangkat desa menjaga kekompakan dan bersama-sama mengawal proses menuju desa definitif.
Sementara itu, Penjabat Kepala Desa Persiapan Panca Buana, Titik Purnami, SE, mengatakan kunjungan Wakil Bupati menjadi momentum penting untuk menyampaikan kondisi riil desa sekaligus memperoleh arahan dari pemerintah daerah.
Ia mengakui masih terdapat sejumlah aspek yang perlu dibenahi, terutama berkaitan dengan pembangunan dan infrastruktur penunjang pemerintahan desa.
Menurutnya, sinergi antara pemerintah desa dan Pemkab KLU sangat diperlukan untuk mempercepat pemenuhan berbagai persyaratan menuju desa definitif.
Titik menyatakan optimistis Panca Buana dapat memenuhi persyaratan tersebut melalui kerja keras perangkat desa dan dukungan masyarakat.
Dengan masa evaluasi satu tahun, 26 desa persiapan di Lombok Utara kini dituntut membuktikan bahwa pemekaran bukan sekadar perubahan status administratif, tetapi juga kesiapan membangun pemerintahan desa yang mandiri.





























