Lombok Utara, Lombokvibes.com – Pemanfaatan kawasan sempadan pantai Gili Trawangan mulai mendapat perhatian serius Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU). Sejumlah bangunan yang terindikasi melanggar aturan tata ruang kini mulai disasar dalam langkah penertiban.
Selasa (17/11/2026), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) KLU bersama tim terpadu turun langsung ke lapangan untuk melakukan survei sekaligus melayangkan Surat Teguran I kepada pemilik bangunan yang diduga melanggar ketentuan pemanfaatan ruang di kawasan sempadan pantai.
Langkah ini menjadi sinyal bahwa pemerintah daerah mulai bergerak menertibkan bangunan di kawasan pesisir Gili Trawangan, salah satu destinasi wisata unggulan Lombok Utara.
Kepala Satpol PP KLU, Totok Surya Saputra, menyebut kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut hasil pemantauan dan pemeriksaan lapangan yang dilakukan Tim Terpadu Penataan dan Penertiban Sempadan Pantai Tahun 2026.
Dalam kegiatan yang dimulai pukul 09.00 WITA itu, Satpol PP tidak bergerak sendiri. Tim turut melibatkan Bagian Pembangunan Setda KLU, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) dan Naker, serta Dinas PUPR-PKP.
“Hasil pemeriksaan lapangan menemukan sejumlah bangunan yang terindikasi tidak sesuai dengan ketentuan tata ruang di kawasan sempadan pantai Gili Trawangan,” ujar Totok.
Temuan itu nantinya ditindaklanjuti dengan pemberian teguran pertama kepada pemilik bangunan.
“Artinya, proses penertiban kini mulai memasuki tahap peneguran administratif,” jelasnya.
Penertiban ini kata dia, bukan sekadar persoalan bangunan, tetapi juga menyangkut bagaimana kawasan pesisir dimanfaatkan tanpa mengabaikan fungsi perlindungan pantai.
Secara regulasi, langkah tersebut mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai, Peraturan Daerah KLU Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2011–2031, serta sejumlah ketentuan lain mengenai bangunan gedung dan ketertiban umum.
Kawasan sempadan pantai sendiri memiliki fungsi penting untuk menjaga kelestarian pantai sekaligus melindungi ekosistem pesisir.
Dengan dimulainya pemberian teguran, perhatian kini tertuju pada tindak lanjut pemerintah daerah terhadap bangunan-bangunan yang ditemukan bermasalah.
Konsistensi pengawasan dan penegakan aturan akan menjadi bagian penting dalam memastikan penataan kawasan pesisir Gili Trawangan berjalan sesuai ketentuan.
“Kegiatan survei dan pemberian Surat Teguran I tersebut berlangsung aman dan kondusif,” pungkasnya.





























