Pemda siapkan operasi besar-besaran! 22 instansi turun tangan tertibkan kendaraan listrik di Tiga Gili 

Property of Lombokvibes.com
Property of Lombokvibes.com

Lombokvibes.com, Lombok Utara – Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) mulai mematangkan operasi gabungan untuk menertibkan kendaraan berpenggerak motor listrik yang tidak sesuai ketentuan di kawasan wisata Gili Trawangan, Gili Meno, dan Gili Air.

Tak tanggung-tanggung, operasi penertiban tersebut akan melibatkan unsur TNI-Polri, Satpol PP, Dinas Perhubungan, hingga 22 instansi strategis lainnya.

Persiapan itu dibahas dalam Rapat Koordinasi dan Teknis Pelaksanaan Operasi Gabungan (Opgab) Penertiban Kendaraan Berpenggerak Motor Listrik Tahun 2026 yang dipimpin Bupati Lombok Utara Najmul Akhyar di Aula Kantor Bupati, Kamis (19/11/2026).

Dalam rapat tersebut, salah satu agenda yang dibahas adalah penyusunan standar operasional prosedur (SOP) penindakan di lapangan, termasuk mekanisme evakuasi dan penyitaan kendaraan yang terbukti melanggar aturan.

Bupati Najmul mengatakan, penertiban diperlukan untuk menjaga karakter kawasan Tiga Gili sebagai destinasi wisata berbasis ekowisata.

Menurutnya, sistem transportasi di kawasan tersebut sejak awal diarahkan menggunakan moda transportasi tidak bermotor, seperti cidomo, cikar, dan sepeda kayuh.

Pengaturan itu bertujuan menjaga lingkungan tetap bebas polusi udara dan suara sekaligus mempertahankan karakter khas kawasan wisata Tiga Gili.

“Guna menjaga keseimbangan dan daya dukung lingkungan, Pemerintah Daerah telah menetapkan pengaturan kuota kendaraan tidak bermotor melalui Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 4 Tahun 2024,” jelasnya.

Namun, dalam perkembangannya, penggunaan kendaraan bermotor listrik semakin marak di kawasan tersebut. Pemerintah daerah menilai sebagian kendaraan beroperasi tanpa mematuhi ketentuan yang berlaku.

Najmul menyebut kondisi itu berpotensi mengganggu tata kelola transportasi, mempersempit ruang gerak di jalan, hingga meningkatkan risiko keselamatan bagi pejalan kaki dan pengguna jalan lainnya.

Persoalan lainnya adalah potensi persaingan usaha tidak sehat yang dapat merugikan pelaku usaha transportasi tradisional, termasuk cidomo dan cikar.

Pemkab KLU pun menjadikan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perhubungan sebagai salah satu dasar penegakan aturan. Kebijakan tersebut diperkuat melalui Surat Edaran Bupati Lombok Utara Nomor 9 Tahun 2026 tentang Larangan Penggunaan Kendaraan Tertentu dengan Penggerak Motor Listrik di Kawasan Tiga Gili Matra.

Dalam pelaksanaannya, operasi gabungan akan melibatkan Satpol PP, Dinas Perhubungan, serta aparat penegak hukum dari unsur TNI dan Polri.

Sejumlah unsur yang dilibatkan di antaranya Direktorat Polisi Perairan dan Udara (Ditpolairud) Polda NTB, Satuan Brimob Polda NTB, Polres Lombok Utara, serta Koramil jajaran Kodim 1606/Mataram.

Selain itu, terdapat perwakilan dari 22 instansi strategis lainnya yang akan mendukung pelaksanaan operasi.

Najmul menegaskan, koordinasi lintas lembaga diperlukan agar penertiban berjalan efektif, terukur, dan tetap sesuai ketentuan hukum.

Melalui operasi gabungan tersebut, Pemkab Lombok Utara berharap penggunaan kendaraan di kawasan Tiga Gili kembali tertata, keselamatan wisatawan terjaga, dan keberlangsungan usaha transportasi tradisional tetap terlindungi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!