Lombokvibes.com, Mataram– Krisis sampah yang melanda Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat akibat penuhnya Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kebon Kongok langsung direspons cepat oleh Pemerintah Provinsi NTB.
Gubernur Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal memimpin rapat koordinasi darurat bersama Bupati Lombok Barat, perwakilan Pemerintah Kota Mataram, dan sejumlah instansi teknis untuk merumuskan solusi menyeluruh dari jangka pendek hingga jangka panjang.
Dalam pertemuan yang digelar di ruang kerja Gubernur NTB pada Senin, 5 Mei 2025, disepakati penyediaan lokasi baru sebagai Tempat Pembuangan Sementara (TPS) yang akan digunakan selama tiga hingga empat bulan ke depan. TPS ini akan menampung sampah sementara sambil menunggu rampungnya proyek optimalisasi landfill 2B di Kebon Kongok.
“Tadi kita sudah sepakat soal solusi jangka pendek. TPS baru kita siapkan untuk tiga sampai empat bulan, setelah itu akan kembali difokuskan ke landfill 2B yang sedang kita kerjakan,” jelas Gubernur Iqbal.
Sementara itu, Bupati Lombok Barat, H. Lalu Ahmad Zaini, menjelaskan langkah jangka menengah yang tengah diuji coba di wilayahnya. Lewat kerja sama dengan akademisi, dilakukan pengolahan 20 ton sampah per hari menjadi kompos dan pupuk cair organik, dengan hanya 30 persen residu yang dibuang ke TPA.
Asisten 2 Setda Kota Mataram menyambut baik langkah-langkah yang disepakati, terutama dalam upaya menurunkan beban di TPST Sandubaya yang saat ini juga mengalami tekanan operasional akibat lonjakan volume sampah.
Ke depan, solusi jangka panjang akan difokuskan pada konsep Waste to Energy (WtE), yakni mengolah sampah menjadi energi seperti listrik atau bahan bakar. Langkah ini juga selaras dengan kebijakan nasional Kementerian Lingkungan Hidup yang akan melarang pembangunan TPA baru mulai 2030.
“Kami ingin pastikan NTB menjadi provinsi yang siap menghadapi era tanpa pembangunan TPA baru, dengan memanfaatkan teknologi dan pengelolaan sampah berkelanjutan,” tegas Gubernur Iqbal.
Dengan langkah strategis dan kolaboratif ini, Pemprov NTB optimis krisis sampah bisa segera diatasi dan menjadi momentum memperkuat pengelolaan lingkungan yang lebih cerdas dan berkelanjutan.
< a title=" milad bima 2025" target="_blank">
