Lombokvibes.com, Lombok Utara – Persoalan sampah di Kabupaten Lombok Utara (KLU) kembali menjadi sorotan tajam. Tumpukan sampah yang terlihat di pinggir jalan Lading-Lading, Desa Tanjung, Selasa (27/1/2026) sangat memprihatinkan.
Tumpukan sampah yang dibuang ke selokan kecil ini dinilai sebagai bukti lemahnya sistem pengelolaan sampah yang belum tertangani secara serius oleh pemerintah daerah.
Anggota DPRD KLU, Artadi S.Sos, menegaskan bahwa polemik sampah tidak bisa terus-menerus dibebankan kepada masyarakat. Menurutnya, akar masalah justru terletak pada belum tersedianya sarana pembuangan sampah yang memadai, seperti kontainer atau titik pembuangan resmi yang mudah diakses warga.
“Ini terjadi apakah karena dinas tidak menyiapkan tempat pembuangan sampah seperti kontainer, atau karena kesadaran masyarakat yang memang belum ada,” ujar Artadi kepada lombokvibes.com.
Ia menekankan, kesalahan harus dilihat secara adil. Jika pemerintah daerah sudah menyiapkan fasilitas pembuangan sampah namun masyarakat masih membuang sembarangan, maka persoalannya jelas pada kesadaran publik. Namun jika fasilitas itu belum disiapkan, maka tanggung jawab sepenuhnya berada pada Pemda dan dinas terkait.
“Kalau sudah dinas siapkan tempat pembuangan sampah terus masyarakat masih buang sampah sembarang, maka kesadaran masyarakat yang belum ada. Tapi kalau dinas belum siapkan tempat pembuangan sampah, berarti Pemda atau dinas terkait yang tidak sigap,” tegasnya.
Artadi menilai, selama ini respons pemerintah terkesan reaktif, bukan preventif. Sampah baru diangkut setelah ada keluhan warga, sementara akar persoalan tidak pernah diselesaikan.
“Kalau cuma diangkut setiap ada masyarakat yang komplain karena ada tumpukan sampah, itu pasti akan terjadi terus. Pemda tidak menyiapkan tempat untuk buang sampah mereka sejak awal,” katanya.
Lebih jauh, Artadi menyoroti belum diaktifkannya Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R) yang ada di desa-desa. Padahal, fasilitas tersebut dibangun dengan anggaran besar dan dilengkapi peralatan yang seharusnya bisa menjadi solusi jangka panjang pengelolaan sampah berbasis masyarakat.
“Dari awal kita minta supaya aktifkan TPS3R yang ada di masing-masing desa, itu juga belum dilakukan,” ujarnya.
Ia menyayangkan bangunan dan peralatan TPS3R yang dibiarkan menganggur.
“Sayang bangunan dan peralatan yang diberikan ke TPS3R itu dengan anggaran yang cukup besar malah tidak digunakan. Kan mubazir,” kata Artadi dengan nada kecewa.
Menurutnya, persoalan sampah bukan hanya terjadi di wilayah Gili yang dikenal sebagai destinasi wisata internasional, tetapi juga merata di wilayah daratan Lombok Utara.
“Polemik sampah ini bukan hanya di Gili, bahkan di darat setiap hari terjadi,” ungkapnya.
Artadi juga mengingatkan bahwa dampak sampah tidak bisa dipandang remeh. Selain merusak estetika lingkungan, sampah menjadi salah satu faktor utama penyebab bencana, seperti banjir.
“Kita minta Pemda serius tangani sampah ini, jangan dipandang sebelah mata. Bencana banjir itu terjadi karena sampah juga. Jangan nanti sudah ada bencana baru Pemda grasak-grusuk,” tegasnya.
Ia menutup dengan harapan agar Pemda KLU benar-benar menjadikan persoalan sampah sebagai prioritas utama pembangunan lingkungan. Bukan sekadar proyek jangka pendek, tetapi kebijakan berkelanjutan yang dimulai dari penyediaan fasilitas, pengaktifan TPS3R, hingga edukasi kesadaran masyarakat.
“Sampah ini bukan isu kecil. Kalau dikelola serius, lingkungan bersih, kesehatan terjaga, pariwisata meningkat. Tapi kalau terus dibiarkan, kita sendiri yang akan menanggung dampaknya,” pungkasnya.
< a title=" milad bima 2025" target="_blank">
