Lombokvibes.com, Lombok Utara — Sebanyak 7.000 titik lampu jalan ditargetkan terpasang di Kabupaten Lombok Utara (KLU) melalui proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) pengadaan Alat Penerangan Jalan (APJ).
Namun, sebelum proyek tersebut terealisasi, pemerintah daerah masih harus menuntaskan sejumlah tahapan, terutama terkait regulasi, pemetaan lokasi, dan proses kerja sama.
Wakil Ketua I DPRD KLU, Hakamah, mendorong agar seluruh tahapan tersebut dipercepat. Menurutnya, proyek penerangan jalan ini penting untuk menjawab kebutuhan masyarakat, terutama di wilayah yang hingga kini belum memiliki penerangan jalan umum.
“Prosesnya sedang berjalan, sekarang ranahnya di eksekutif dan legislatif di Lombok Utara. Kaitan dengan ini tentu kita harus cepat merespons, terutama kaitan dengan regulasinya,” ujarnya, Senin (26/10/2026).
Hakamah mengungkapkan, Pemkab Lombok Utara memperoleh bantuan pendampingan dari pemerintah pusat senilai Rp6,5 miliar untuk mendukung kelancaran proyek KPBU APJ.
Dukungan tersebut dinilai menjadi peluang bagi daerah untuk mempercepat pemerataan penerangan jalan, sekaligus merealisasikan visi pembangunan Lombok Utara yang terang sebagaimana tertuang dalam RPJMD.
Meski demikian, ia meminta agar pembahasan teknis antara eksekutif dan legislatif kembali dilakukan secara khusus. Dengan begitu, seluruh anggota DPRD dapat memahami mekanisme kerja sama, kebutuhan regulasi, hingga tahapan pelaksanaan proyek.
Hakamah berharap penandatanganan kerja sama dapat dilakukan sebelum akhir 2026.
Saat ini, proyek tersebut telah memasuki tahap survei lapangan oleh tim PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII). Survei dilakukan untuk memetakan lokasi yang akan menjadi sasaran pemasangan ribuan lampu jalan.
Menurut Hakamah, pemetaan harus dilakukan secara cermat dengan mempertimbangkan status kewenangan jalan, mulai dari jalan nasional, provinsi, hingga kabupaten.
Ia juga meminta agar kawasan strategis seperti pusat kota, destinasi wisata Gili Trawangan, serta desa-desa wisata mendapat perhatian dalam penentuan titik pemasangan.
“Harapan kita, dipetakan mana jalan negara, jalan provinsi, dan jalan kabupaten. Area strategis seperti pusat kota, kawasan pariwisata Gili Trawangan, serta desa-desa wisata harus lebih diutamakan,” katanya.
DPRD KLU, lanjutnya, siap ikut mengawal proses tersebut apabila dibutuhkan, termasuk turun langsung bersama pemerintah daerah dalam pemetaan maupun pelaksanaan di lapangan.
Bagi Hakamah, keberadaan ribuan lampu jalan bukan sekadar memperindah wilayah. Penerangan yang memadai juga berkaitan dengan keselamatan pengguna jalan, kenyamanan masyarakat, serta aktivitas ekonomi dan pariwisata.
Ia berharap proyek KPBU APJ tidak berhenti pada tahap perencanaan, tetapi segera memasuki tahap realisasi sehingga manfaatnya bisa dirasakan masyarakat Lombok Utara.





























