Lombokvibes.com, LOMBOK UTARA – Indonesian Youth Council for Tactical Changes (IYCTC) mendesak pemerintah memperluas larangan penggunaan vape atau rokok elektrik secara nasional menyusul langkah Kapolri melarang penggunaan vape di lingkungan Kepolisian Republik Indonesia (Polri).
IYCTC menilai kebijakan tersebut perlu menjadi momentum untuk memperketat pengawasan peredaran vape di Indonesia. Pasalnya, rokok elektrik dinilai tidak lagi sekadar persoalan gaya hidup, tetapi juga berpotensi menjadi media peredaran narkotika dan zat psikoaktif.
Dalam keterangan persnya, IYCTC menyebut data Badan Narkotika Nasional (BNN) periode Januari-September 2026 mencatat sebanyak 98 persen sampel liquid vape yang diuji positif mengandung narkotika dan zat psikoaktif.
Atas temuan tersebut, IYCTC memandang pembatasan vape perlu ditingkatkan menjadi kebijakan nasional agar pengawasan terhadap peredaran produk tersebut semakin diperketat.
Namun, IYCTC mengingatkan pemerintah agar tidak hanya berfokus pada rokok elektrik. Pembatasan vape dinilai tidak akan efektif apabila akses terhadap rokok konvensional masih terbuka tanpa pengendalian yang memadai.
Organisasi tersebut menilai pengetatan cukai dan pembatasan iklan rokok konvensional juga perlu dilakukan. Tanpa kebijakan yang menyasar kedua jenis produk, terdapat risiko pengguna vape, khususnya kalangan muda, beralih kembali menggunakan rokok biasa.
Karena itu, IYCTC mendorong pemerintah mengambil kebijakan pengendalian tembakau dan produk nikotin secara menyeluruh, bukan hanya membatasi satu jenis produk.
Sikap tersebut disampaikan IYCTC menyusul kebijakan internal Polri terkait larangan penggunaan vape. IYCTC berharap langkah tersebut dapat menjadi perhatian pemerintah dalam merumuskan kebijakan perlindungan masyarakat dari risiko penyalahgunaan narkotika sekaligus paparan produk tembakau dan nikotin.
