Lombokvibes.com, LOMBOK UTARA – Persoalan yang dihadapi nelayan dan perempuan pesisir di Kabupaten Lombok Utara (KLU) kembali menjadi perhatian melalui kegiatan Rembuk Agraria Pesisir.
Forum ini mempertemukan kelompok nelayan, perempuan pesisir, serta sejumlah pemangku kepentingan untuk membahas persoalan sekaligus mencari jalan keluar bersama.
Ketua DPD Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Lombok Utara, Najamudin, S.Pd., mengatakan kegiatan tersebut berjalan lancar dan sesuai harapan. Ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah terlibat, khususnya kelompok nelayan dan perempuan pesisir.
Menurutnya, kehadiran berbagai pihak, mulai dari pemerintah provinsi NTB, Pemerintah Kabupaten Lombok Utara hingga Dinas Pertanian KLU, menjadi bagian penting dalam upaya mencari solusi atas persoalan yang selama ini dihadapi masyarakat pesisir.
“Harapannya melalui acara ini, persoalan nelayan bisa terjawab dan menjadi jelas. Salah satu komitmen kita adalah membuat kesepakatan bersama dari semua pihak yang hadir. Itulah jalan keluarnya,” ujarnya, Rabu (11/11/2026).
Najamudin menegaskan, hasil rembuk tersebut tidak boleh berhenti sebagai kesepakatan dalam forum semata.
“Perlu ada pengawalan berkelanjutan agar komitmen yang dibangun benar-benar ditindaklanjuti dan memberikan dampak terhadap kehidupan masyarakat pesisir,” tegasnya.
Ia berharap, kesepakatan bersama tersebut menjadi landasan kuat bagi seluruh pihak untuk terus mengawal penyelesaian berbagai persoalan nelayan hingga kesejahteraan masyarakat pesisir dapat diwujudkan.
Sementara itu, perwakilan Pemerintah Kabupaten Lombok Utara melalui Dinas Pertanian, Tresnahadi, turut menyampaikan informasi terkait kebijakan bantuan bahan bakar minyak (BBM) bagi nelayan melalui skema yang berada di bawah koordinasi BPH Migas.
Ia meminta para nelayan yang ingin mengakses bantuan tersebut agar melengkapi seluruh persyaratan administrasi yang dibutuhkan. Selain itu, nelayan juga didorong untuk mulai memahami dan memanfaatkan sistem digital dalam proses pengurusan persyaratan.
“Kami persilakan bapak dan ibu untuk melengkapi persyaratannya. Nelayan juga harus melek terhadap digital,” jelasnya.
Informasi tersebut menjadi salah satu poin penting dalam rembuk, mengingat akses terhadap BBM merupakan salah satu kebutuhan yang berkaitan langsung dengan aktivitas dan keberlangsungan usaha nelayan.
Melalui Rembuk Agraria Pesisir, KNTI Lombok Utara berharap komunikasi antara masyarakat pesisir dan pemerintah semakin terbuka. Lebih dari itu, forum tersebut diharapkan melahirkan kesepakatan yang tidak hanya tercatat di atas kertas, tetapi juga diwujudkan melalui langkah nyata dan pengawalan bersama.
