Lombokvibes.com, Lombok Utara – Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Kabupaten Lombok Utara (KLU) ke-17 tercoreng insiden yang memicu gelombang kritik dari berbagai pihak. Vendor yang dikontrak untuk menyediakan panggung dan perlengkapan acara, diduga meminta uang kepada anak-anak lokal yang hendak tampil dalam peringatan Hari Anak Nasional (HAN), Rabu (24/07/2025).
Anggota Komisi II DPRD Lombok Utara, Artadi, secara tegas meminta Pemerintah Daerah segera mengevaluasi vendor terkait. Ia menyayangkan kejadian tersebut, terlebih karena vendor tersebut merupakan rekanan resmi yang sudah dikontrak untuk mendukung acara HUT KLU.
“Anak-anak kita ingin tampil untuk perayaan mereka sendiri, tapi malah dimintai bayaran. Ini sangat memprihatinkan,” ujar Artadi.
Ia menyebut, permintaan uang hingga satu juta rupiah kepada anak-anak yang ingin naik panggung sebagai bentuk pelanggaran kontraktual dan moral.
Keributan sempat pecah antara pihak Lembaga Perlindungan Anak (LPA), NGO lokal, dan oknum vendor. Akses panggung ditolak bagi anak-anak yang tidak membayar, hingga memicu adu mulut yang terekam dalam video dan kini beredar luas di masyarakat.
Artadi menyesalkan keputusan Pemda menunjuk vendor dari luar daerah. Ia menilai hal ini sebagai bukti kelalaian dalam memahami kultur lokal serta mengabaikan potensi sumber daya dalam daerah sendiri.
“Sejak awal saya sudah ingatkan, kenapa tidak pakai vendor lokal saja? Kita punya banyak SDM yang mumpuni. Ini bukan soal teknis saja, tapi soal penghormatan terhadap masyarakat kita sendiri,” tegasnya.
Kekecewaan juga datang dari masyarakat. Wiramaya Arnadi, warga Kecamatan Gangga, menyebut penunjukan vendor oleh Pemda terkesan dipaksakan dan sarat kepentingan. Ia mendesak aparat agar menyelidiki kemungkinan adanya praktik tidak transparan dalam proses penunjukan rekanan.
“Jangan sampai ada pejabat yang bermain. Banyak vendor lokal yang mampu, tapi malah dilangkahi demi vendor luar yang justru bermasalah,” kata Wiramaya.
Insiden ini telah menyulut respons luas. Salah satu aktivis LSM Tarpiin Adam bahkan mendesak Polres Lombok Utara agar menyelidiki anggaran penunjukan vendor. Ia menyebut perlu audit menyeluruh agar perayaan daerah tidak lagi dikotori kepentingan sempit.
Kini, sorotan publik tertuju pada Pemda KLU. Masyarakat menuntut transparansi, keadilan, dan penghargaan terhadap aspirasi lokal. Perayaan seharusnya menjadi ruang bahagia bagi anak-anak, bukan ladang komersialisasi oleh pihak tak bertanggung jawab.
< a title=" milad bima 2025" target="_blank">
