Lombokvibes.com, Mataram – Nusa Tenggara Barat kini resmi jadi salah satu laboratorium analisis perubahan iklim di Indonesia. Pemerintah Provinsi NTB bersama Bappenas, Pemerintah Australia lewat program SKALA, dan UNDP Indonesia meluncurkan Studi Analisis Dampak Kenaikan Muka Air Laut, sebuah kerja kolaboratif yang membawa data ke jantung kebijakan publik.
Langkah ini bukan sekadar seremoni. Peluncuran studi yang dihadiri Wakil Gubernur NTB Hj. Indah Dhamayanti Putri, M.IP, Deputi Bappenas Maliki, dan perwakilan Pemerintah Australia Simon Flores itu menandai keseriusan NTB menjawab tantangan perubahan iklim, khususnya di wilayah pesisir.
“Kita sudah lihat sendiri dampaknya. Banjir besar Juli lalu di Mataram itu bukan hanya soal curah hujan tinggi, tapi juga karena kenaikan muka air laut yang menghambat aliran air,” kata Wagub Dinda.
Dari hasil kajian, sebanyak 46 desa dari total 106 desa dengan kemiskinan ekstrem di NTB diprediksi akan terdampak langsung kenaikan air laut dalam lima tahun ke depan. Desa-desa itu kini disiapkan sebagai prioritas utama dalam program pengentasan kemiskinan ekstrem provinsi.
Dalam RPJMD NTB 2025–2029 yang akan datang, isu perubahan iklim dipastikan jadi fokus utama. Pemerintah daerah ingin memastikan pembangunan berjalan adaptif dan berbasis data. “NTB siap menjadi praktik baik nasional dalam penerapan analisis Sea Level Rise,” tegas Wagub.
Sementara itu, Simon Flores dari Pemerintah Australia menyebut kerja sama ini bukan sekadar proyek data, melainkan investasi untuk masa depan masyarakat pesisir. Kolaborasi Australia–Indonesia lewat SKALA dan UNDP menghadirkan sistem bernama Decision Support System Dashboard, platform digital berbasis data spasial dan sosial-ekonomi yang bisa membantu pemerintah daerah memetakan dampak perubahan iklim dengan lebih presisi.
“Ini bukan hanya tentang data, tapi tentang manusia,” ujar Simon. “Tentang bagaimana kita menjaga masa depan mereka yang hidup di garis pantai.”
Deputi Bappenas, Maliki, mengingatkan bahwa ancaman kenaikan permukaan laut bukan lagi masa depan jauh, tapi realitas yang sudah berjalan sekarang. Berdasarkan proyeksi IPCC, kenaikan satu meter saja bisa berdampak pada lebih dari 1,7 juta keluarga di Indonesia.
“Kita tidak bisa menghentikan laut naik. Yang bisa kita lakukan adalah menyiapkan diri dengan data dan kebijakan yang adaptif,” katanya.
Lewat studi ini, NTB bukan hanya jadi penerima manfaat, tapi juga jadi contoh nyata bagaimana daerah bisa memimpin transformasi kebijakan berbasis bukti. Dari pulau yang dikelilingi laut, NTB memilih untuk berdiri di garis depan menjaga masa depan.
