Lombokvibes.com, Lombok Utara – Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) menghadapi tekanan fiskal cukup berat dalam penyusunan APBD 2027. Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat mengalami penurunan lebih dari Rp303 miliar dari proyeksi awal.
Besarnya penurunan tersebut membuat Pemkab KLU harus menghitung ulang postur Rancangan APBD 2027, termasuk melakukan rasionalisasi belanja agar program pembangunan tetap berjalan.
Persoalan itu disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) KLU, Sahabudin, saat membacakan jawaban kepala daerah atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Raperda APBD 2027 dalam rapat paripurna di Gedung DPRD KLU, Jumat (13/11/2026).
Sahabudin menjelaskan, proyeksi awal pendapatan transfer daerah mencapai Rp945 miliar lebih. Angka tersebut terdiri atas Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp893,55 miliar dan Transfer Antar Daerah sekitar Rp52 miliar.
Namun, berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Nomor S-95/PK/2026, alokasi transfer pemerintah pusat ditetapkan hanya sebesar Rp590,37 miliar.
Artinya, terdapat selisih lebih dari Rp303 miliar dibandingkan proyeksi awal.
“Tim Anggaran Pemerintah Daerah segera melakukan rasionalisasi postur R-APBD 2027 bersama Badan Anggaran DPRD saat ini juga, tanpa menunggu APBD Perubahan,” tegas Sahabudin.
Salah satu langkah yang disiapkan adalah memangkas belanja operasi yang dinilai tidak menjadi prioritas. Pos tersebut meliputi perjalanan dinas, rapat, hingga kegiatan seremonial.
Pemkab KLU juga berencana mengalihkan belanja agar lebih banyak menopang belanja modal dan pembangunan infrastruktur dasar di seluruh kecamatan.
Di tengah tekanan fiskal tersebut, Pemkab KLU justru memasang target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp395,01 miliar.
Sahabudin memastikan peningkatan target PAD tidak akan dilakukan dengan menambah beban masyarakat kecil maupun pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Strategi yang disiapkan antara lain digitalisasi pembayaran pajak melalui SIPENDA, pemasangan alat perekam transaksi atau tapping box, intensifikasi pengawasan pajak hotel dan restoran, serta optimalisasi sektor pariwisata dan aset daerah yang belum produktif.
“Kita tidak akan menaikkan beban retribusi masyarakat kecil,” jelasnya.
Selain persoalan pendapatan dan belanja, Pemkab KLU juga menyoroti besarnya belanja pegawai dalam rancangan APBD 2027.
Belanja pegawai tercatat mencapai Rp516,6 miliar atau sekitar 38,65 persen dari total belanja daerah. Untuk mengendalikan pos tersebut, pemerintah daerah menyiapkan moratorium rekrutmen non-ASN dan penataan formasi berdasarkan analisis beban kerja.
Pemkab juga akan berkomunikasi dengan Kementerian Keuangan terkait kondisi riil kapasitas fiskal dan angka kemiskinan di Lombok Utara.
Sementara itu, untuk menekan angka Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), percepatan proses lelang dan pengadaan barang/jasa akan dilakukan sejak triwulan pertama.
Sahabudin turut menegaskan evaluasi kinerja kepala organisasi perangkat daerah (OPD) akan dilakukan secara objektif berdasarkan perjanjian kinerja. Penataan jabatan juga disebut akan mengacu pada sistem merit.
Adapun rencana penyertaan modal daerah sebesar Rp5,75 miliar, khususnya untuk Perumda Air Minum (PDAM), akan dilaksanakan dengan mempertimbangkan hasil audit, kajian kelayakan investasi, serta target penurunan kebocoran air.
Seluruh persoalan teknis dan rincian anggaran selanjutnya akan dibahas bersama Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Besarnya koreksi dana transfer pusat kini menjadi salah satu tantangan utama dalam penyusunan APBD KLU 2027. Pemerintah daerah dituntut lebih selektif menentukan prioritas belanja agar keterbatasan anggaran tidak menghambat pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur.





























