Lombokvibes.com, Lombok Utara- Upaya pencegahan pernikahan dini di Kabupaten Lombok Utara (KLU) mendapat perhatian dari pemerintah pusat. Hal itu terlihat dalam kunjungan lapangan delegasi Bappenas RI ke Pokja IV Program Inklusi di Desa Pemenang Barat, Selasa (25/5/2026).
Kunjungan tersebut dipimpin Direktur Perdesaan Daerah Afirmasi dan Transmigrasi Kementerian Desa, Muhammad Roudo ST.MPP.Ph.D, untuk melihat langsung pelaksanaan program inklusi di empat desa lokasi assessment, yakni Desa Pemenang Barat, Santong, Tegal Maja, dan Sigar Penjalin.
Dalam kunjungan itu, isu pernikahan dini menjadi salah satu fokus utama pembahasan. Pemerintah pusat ingin melihat sejauh mana praktik-praktik terbaik yang telah dilakukan pemerintah desa, forum anak, hingga kelompok masyarakat dalam menekan angka pernikahan anak dan memperkuat perlindungan terhadap kelompok rentan.
Mohammad Roudo mengatakan, kunjungan tersebut merupakan bagian dari agenda kegiatan inklusi yang melibatkan empat kelompok kerja atau pokja, di mana Pokja IV menjadi salah satu fokus peninjauan lapangan.
“Hari ini kami melakukan kunjungan kegiatan inklusi. Ada empat pokja, dan ini salah satu pokja yaitu Pokja IV. Tujuannya mendorong masyarakat agar meningkatkan kesadaran dan perlakuan setara, terutama bagi kaum marginal seperti perempuan dan lansia rentan,” ujarnya saat ditemui di lokasi.
Menurutnya, Lombok Utara memiliki pengalaman menarik dalam penanganan isu sosial berbasis masyarakat, termasuk dalam upaya pencegahan pernikahan dini yang melibatkan forum anak dan berbagai elemen masyarakat sipil.
“Kebetulan tadi isunya di sini pernikahan dini. Jadi kita ingin melihat praktik terbaiknya apa, kemudian apa tantangannya. Tadi juga ada buku dari forum anak yang menjadi salah satu bentuk edukasi. Ini yang ingin kita lihat, apa saja yang bisa dikolaborasikan antara pemerintah dan aktor non pemerintah,” katanya.
Roudo menjelaskan, program inklusi tersebut belum berjalan di seluruh daerah di NTB dan saat ini baru diterapkan di empat wilayah, yakni Lombok Timur, Lombok Tengah, Sumbawa, dan Lombok Utara dengan fokus yang berbeda di masing-masing daerah.
“Program ini memang belum menyelesaikan semua masalah karena baru berjalan di empat daerah di NTB. Fokusnya juga berbeda-beda. Lombok Tengah fokus pada disabilitas, sementara Sumbawa lebih kepada penguatan inklusi,” jelasnya.
Meski demikian, ia menilai pelaksanaan program sejauh ini berjalan cukup baik dan menghasilkan banyak pembelajaran penting yang dapat direplikasi ke daerah lain di Indonesia.
“Nanti semua praktik terbaik ini akan kami kumpulkan untuk melihat progres dan pembelajaran yang bisa diterapkan di daerah lain,” imbuhnya.
Ia berharap program inklusi tidak berhenti hanya pada pendampingan proyek, tetapi bisa terus dilanjutkan melalui kolaborasi seluruh elemen masyarakat.
“Harapannya yang sudah baik ini terus berjalan. Kesadaran masyarakat meningkat, infrastrukturnya mendukung, dan forum-forum yang ada tetap aktif. Yang paling penting bagaimana pembelajaran ini bisa dikolaborasikan, bukan hanya oleh pemerintah desa tapi seluruh lapisan masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Desa Pemenang Barat, Asmaat, mengapresiasi dukungan berbagai pihak dalam upaya menekan angka pernikahan dini di wilayahnya.
Ia mengakui kasus pernikahan anak masih terjadi dan menjadi tantangan yang perlu dihadapi bersama.
“Kalau mengatakan kasus pernikahan anak di Pemenang Barat tidak ada, itu mustahil. Karena memang masih terjadi dan banyak yang sifatnya by accident. Ada faktor-faktor penyebabnya,” ujarnya.
Menurut Asmaat, keterlibatan keluarga dan orang tua menjadi kunci utama dalam pencegahan pernikahan dini di tengah masyarakat.
“Kami sangat berterima kasih atas kolaborasi dari program inklusi, Lapeksdam PWNU, dan semua pihak yang ikut melakukan assessment serta pendampingan di desa kami,” katanya.
Ia berharap upaya pencegahan pernikahan dini ke depan bisa diperkuat melalui kebijakan pendidikan dan keterlibatan semua pihak.
“Kedepannya kami berharap semua bergerak bersama agar apa yang kita harapkan bisa tercapai. Peran seluruh pihak sangat penting. Pemerintah mungkin ke depan bisa memasukkan pencegahan pernikahan dini ini ke dalam kurikulum pendidikan,” pungkasnya.
