Lombokvibes.com, Lombok Utara — Ratusan warga Gili Meno bersama Aliansi Meno Bersatu menggelar aksi “Meno di Laut” pada Kamis (21/5/2026). Mereka menyuarakan tuntutan mendesak kepada Pemerintah Kabupaten Lombok Utara agar segera menghadirkan akses air bersih melalui pembangunan pipa bawah laut dari Pulau Lombok.
Aksi ini lahir dari krisis air bersih yang telah berlangsung lebih dari tiga tahun dan dialami sekitar 267 kepala keluarga atau lebih dari 1.000 jiwa di Gili Meno.
Koordinator Lapangan Aksi Meno di Laut, Masrun, menegaskan bahwa persoalan air bersih di Gili Meno merupakan dampak buruk tata kelola sumber daya yang diserahkan kepada korporasi.
“Lebih dari tiga tahun warga tidak memperoleh akses air bersih yang layak sebagai hak dasar warga negara. Kebutuhan air sehari-hari bergantung pada air hujan yang ditampung secara mandiri oleh warga,” tegasnya.
Menurutnya, kondisi tersebut membuat beban perempuan semakin berat dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, mulai dari air minum, sanitasi, hingga kebutuhan pangan keluarga.
Krisis ini diperparah dengan ancaman perubahan iklim. Sejumlah lembaga iklim dunia seperti WMO, NOAA, hingga BRIN memperingatkan potensi menguatnya fenomena El Niño pada 2026–2027 yang dapat memicu musim kering lebih panjang di wilayah kepulauan seperti NTB.
Situasi itu dinilai dapat memperburuk krisis kemanusiaan dan ekonomi lokal jika pemerintah tidak segera mengambil langkah nyata.
Gili Meno sendiri merupakan bagian dari Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, yang selama ini dikenal sebagai destinasi wisata unggulan dengan pesona laut dan terumbu karang kelas dunia.
Namun kini kawasan tersebut menghadapi ancaman serius, bukan hanya kekurangan air bersih, tetapi juga kerusakan ekosistem laut.
Warga menilai pengelolaan air bersih oleh PT Tiara Cipta Nirwana (TCN) melalui teknologi Sea Water Reverse Osmosis (SWRO) justru menimbulkan pencemaran laut.
Limbah dari aktivitas perusahaan disebut telah merusak terumbu karang, termasuk kawasan blue coral yang menjadi ikon wisata bawah laut Gili Indah.
Investigasi Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang bahkan menemukan kerusakan terumbu karang sepanjang 1,6 kilometer dengan lebar mencapai 200 meter.
Meski Kementerian Kelautan dan Perikanan telah memerintahkan penghentian operasi dan mencabut izin pemanfaatan ruang laut PT TCN pada awal 2024, warga menyebut aktivitas perusahaan masih berlangsung.
Padahal sebelumnya berbagai upaya telah dilakukan masyarakat sejak 2023, mulai dari advokasi, dialog, hingga aksi demonstrasi. Salah satu solusi yang telah disepakati bersama adalah pembangunan distribusi air bersih menggunakan pipa bawah laut dari Lombok menuju Gili Meno.
DPRD Lombok Utara melalui berita acara audiensi pada 14 November 2024 juga telah mendorong percepatan pembangunan sistem tersebut.
Namun hingga kini warga menilai pemerintah daerah belum menunjukkan langkah konkret.
“Harapan kami hanya ingin keluarga kami tidak kekurangan air bersih. Sangat disayangkan ketika hak dasar masyarakat justru diserahkan kepada korporasi. Ini bertentangan dengan semangat konstitusi untuk menyejahterakan rakyat,” ujar Masrun.
Krisis air bersih ini juga mulai berdampak pada sektor pariwisata yang menjadi sumber utama penghidupan warga Gili Meno. Penurunan aktivitas wisata membuat pendapatan masyarakat ikut menurun dan memperberat kondisi ekonomi keluarga.
Dalam aksi tersebut, warga bersama WALHI NTB, Meno Lestari, dan Wanapala NTB menyampaikan satu tuntutan tegas:
“Kami Butuh Air Bersih Melalui Pipa Bawah Laut atau Tidak Sama Sekali!”
