Lombokvibes.com, Lombok Utara – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU), I Made Kariyasa, mengingatkan PT Tata Tunaq Berkah (TTB) agar tidak menjadikan penyertaan modal daerah sebagai penopang usaha tanpa arah bisnis yang jelas. Ia juga menyoroti rencana usaha air minum dalam kemasan (AMDK) yang berpotensi menimbulkan persoalan jika penjualannya bergantung pada kewajiban pembelian oleh organisasi perangkat daerah (OPD).
Kariyasa menegaskan, perusahaan daerah harus mampu membangun usaha yang mandiri, layak secara bisnis, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Salah satu arah yang dinilai penting adalah memperluas pasar produk lokal dengan melibatkan petani, peternak, nelayan, koperasi, dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Menurutnya, penyertaan modal dari pemerintah daerah harus didukung perencanaan usaha yang terukur, mulai dari kesesuaian bidang usaha, Nomor Induk Berusaha (NIB), perizinan, hingga rencana bisnis dan kebutuhan modal.
“Itulah kenapa dari awal harus ada Nomor Induk Berusaha (NIB), disesuaikan dengan rencana bisnis perusahaan. Dengan dasar renbis itu, Pemda alokasikan penyertaan modal, sehingga mekanisme pertanggung jawaban penyertaan modal itu menjadi runut,” ungkapnya, Rabu (7/10/2026).
Kariyasa menilai, penguatan TTB semestinya diarahkan untuk membuka peluang ekonomi bagi masyarakat, terutama melalui akses pasar, peningkatan mutu, dan penciptaan nilai tambah produk lokal.
Potensi komoditas di Lombok Utara dinilai cukup besar untuk menjadi pijakan pengembangan usaha tersebut.
Berdasarkan publikasi Kabupaten Lombok Utara Dalam Angka 2026, produksi perkebunan rakyat pada 2025 meliputi kelapa sebanyak 12.543,84 ton, kakao 1.851,73 ton, jambu mete 1.203,33 ton, kopi robusta 864,80 ton, dan cengkeh 96,76 ton.
Sementara itu, produksi hortikultura tercatat mencapai 141.534,37 kuintal untuk cabai rawit dan 9.614,82 kuintal untuk bawang merah. Kedua angka tersebut masih berstatus sementara.
Besarnya potensi produksi itu, menurutnya, dapat menjadi dasar bagi TTB untuk mengembangkan usaha yang menghubungkan hasil produksi masyarakat dengan kebutuhan pasar. Namun, perusahaan tetap perlu memastikan ketersediaan pasokan, standar mutu, biaya distribusi, dan calon pembeli sebelum menentukan komoditas yang akan dikembangkan.
TTB dapat memulai usaha dari satu atau dua komoditas yang memiliki pasokan dan pasar paling siap. Kerja sama dengan kelompok tani, koperasi, maupun UMKM juga perlu dilengkapi kesepakatan mengenai standar mutu, formula harga, volume pembelian, jadwal penyerahan, serta kepastian pembayaran.
“Masyarakat dapat memperoleh kepastian transaksi, sementara perusahaan tetap menjaga kelayakan usahanya. Untuk kopi, kakao, kelapa, dan jambu mete, pengembangan dapat dilakukan melalui pemilahan mutu, penanganan pascapanen, pengemasan, serta kemitraan pengolahan dengan usaha yang sudah berjalan. Pembangunan fasilitas baru sebaiknya dilakukan setelah kebutuhan dan pasar penjualan terbukti,” jelasnya.
Selain memperkuat rantai pasok komoditas lokal, pasar sektor pariwisata juga dinilai berpotensi dikembangkan. Hotel, restoran, vila, dan pelaku usaha wisata di daratan Lombok Utara maupun kawasan Tiga Gili dapat dijajaki sebagai calon pembeli melalui kontrak pasokan yang kompetitif.
Distribusi produk pertanian, peternakan, dan perikanan juga dapat dikembangkan sesuai kebutuhan pasar dengan melibatkan pemasok lokal yang telah menjalankan usaha.
Soroti Rencana Usaha AMDK
Di sisi lain, rencana TTB mengembangkan usaha air minum dalam kemasan (AMDK) mendapat perhatian tersendiri dari Kariyasa.
Ia menegaskan, rencana tersebut harus didukung kajian kelayakan bisnis dan kepatuhan terhadap ketentuan perizinan. Menurutnya, perusahaan daerah tidak seharusnya menjadikan kewajiban pembelian oleh OPD sebagai tumpuan utama penjualan produk.
“Seandainya betul TTB membuat usaha AMDK, jangan sampai TTB meminta Pemda membuatkan Edaran agar usaha AMDK TTB diserap oleh OPD. Hati-hati, ketika ini nantinya terjadi, maka tidak menutup kemungkinan KPPU juga akan mempersoalkan kebijakan ini,” tegasnya.
Pernyataan tersebut menjadi pengingat agar pengembangan usaha BUMD tetap mengedepankan persaingan usaha yang sehat. Dukungan pemerintah daerah terhadap perusahaan milik daerah, menurut arah pandangan Kariyasa, perlu dibedakan dari kebijakan yang berpotensi mengarahkan OPD untuk menyerap produk tertentu.
Dengan demikian, TTB diharapkan tidak hanya mengembangkan unit usaha yang menghasilkan pendapatan bagi perusahaan, tetapi juga mampu membangun ekosistem ekonomi lokal yang berkelanjutan, tanpa mengabaikan kelayakan bisnis dan aturan yang berlaku.





























