DPRD KLU soroti sepeda listrik di Tiga Gili, Pemda diminta tegakkan Perda

Property of Lombokvibes.com
Property of Lombokvibes.com

Lombokvibes.com, LOMBOK UTARA – Maraknya sepeda listrik yang disewakan di kawasan wisata Gili Trawangan, Gili Meno, dan Gili Air menjadi sorotan DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU). Pemerintah daerah diminta menertibkan operasional kendaraan tersebut karena dinilai belum memiliki dasar hukum yang jelas untuk kepentingan komersial.

Wakil Ketua I DPRD KLU, Hakamah, menegaskan bahwa penggunaan sepeda listrik untuk layanan sewa-menyewa di kawasan Tiga Gili belum memiliki landasan hukum yang secara khusus mengaturnya.

Menurutnya, penggunaan sepeda listrik selama ini masih dapat dimaklumi untuk kebutuhan tertentu masyarakat lokal, seperti mengantar warga berobat ke puskesmas, beribadah bagi warga lanjut usia, serta menunjang mobilitas lansia.

“Sepeda listrik itu digunakan ke Puskesmas di sana, untuk ke masjid bagi yang lansia. Untuk yang itu kan sebenarnya bukan disewakan kalau menurut saya,” tutur Hakamah, Senin (5/10/2026).

Namun, penggunaan sepeda listrik yang semakin meluas, terutama untuk kepentingan bisnis penyewaan, dinilai perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah.

Hakamah menilai, maraknya aktivitas tersebut tidak terlepas dari lemahnya pengawasan dan ketegasan pemerintah dalam menerapkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perhubungan.

“Kenapa dia menjamur, karena jelas tidak ada izin dan pemerintah daerah kurang tegas menerapkan Perda tersebut. Harus ada tindakan dan sanksi terukur dari Satpol PP dan Dinas Perhubungan,” tegasnya.

Ia meminta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bersama Dinas Perhubungan KLU tidak sekadar melakukan pengawasan, tetapi juga mengambil langkah penertiban sesuai ketentuan yang berlaku.

Revisi Perda Belum Tentu Legalkan Sepeda Listrik

Di sisi lain, usulan perubahan Perda Nomor 5 Tahun 2021 telah masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2026. Dari lima usulan revisi yang diajukan pihak eksekutif, Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD KLU berencana menerima tiga usulan untuk dibahas lebih lanjut.

Salah satu usulan yang berpeluang masuk dalam pembahasan tersebut adalah revisi Perda tentang Penyelenggaraan Perhubungan.

“Dari lima ini kami akan menerima tiga. Mana yang akan kita terima? Yang jelas penyertaan modal kepada Tata Tunaq Berkah enggak lolos, karena uang yang kita sertakan enggak ada. Kecuali untuk penyertaan modal ke Bank NTB Syariah ada. Lahan pertanian pangan berkelanjutan masuk, kemungkinan yang Perda Penyelenggaraan Perhubungan tersebut,” jelasnya.

Meski demikian, Hakamah menegaskan bahwa rencana revisi tersebut tidak serta-merta menjadi dasar untuk melegalkan penyewaan sepeda listrik di kawasan Tiga Gili.

Menurutnya, kebijakan transportasi di kawasan wisata tersebut harus mempertimbangkan karakteristik lingkungan dan kearifan lokal yang selama ini menjadi identitas masyarakat setempat.

Ia mengingatkan bahwa Tiga Gili dikenal dengan moda transportasi tradisional, seperti sepeda kayuh dan cidomo, yang menjadi bagian dari karakter kawasan wisata tersebut.

“Gili itu terkenal dengan kearifan lokal, seperti sepeda gayung, cidomo. Perda (Nomor 5 Tahun 2021, red) tersebut memang perlu ketegasan. Saya kira sepeda-sepeda yang tidak jelas peruntukannya di sana seharusnya dibawa keluar dari pulau itu,” pungkasnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!