DPRD Lombok Utara soroti ketimpangan honorer PPPK Paruh Waktu

Property of Lombokvibes.com
Property of Lombokvibes.com

Lombokvibes.com, LOMBOK UTARA – Anggota DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU), Artadi, menyoroti ketimpangan honor Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD). Ia meminta pemerintah daerah mengevaluasi perbedaan honor yang diterima pegawai dengan status serupa.

Artadi mengungkapkan, berdasarkan temuannya, terdapat PPPK paruh waktu yang menerima honor berbeda meski sama-sama berstatus PPPK paruh waktu. Salah satunya tenaga konselor di Dinas Sosial KLU yang disebut hanya menerima Rp300 ribu per bulan.

Melalui Fraksi Gerindra DPRD KLU, Artadi mendorong pemerintah daerah agar persoalan tersebut mendapat perhatian, sehingga besaran honor PPPK paruh waktu dapat dikaji secara lebih adil.

“Karena mereka juga masuk SK paruh waktu, seharusnya mereka juga harus disamakan dengan tenaga paruh waktu (PW) yang lain,” ungkap Artadi, Rabu (16/9/2026).

Ia mengatakan, persoalan tersebut telah dikoordinasikan dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) KLU. Artadi juga mengaku telah menyampaikan kepada Sekretaris Daerah (Sekda) agar honor tenaga konselor dapat dianggarkan.

“Kasihan mereka hanya menerima honor Rp300 ribu per bulan sementara PPPK PW di dinas lain menerima gaji lebih besar,” ujarnya.

Menurut Artadi, para tenaga konselor sebelumnya juga telah mendatangi kantor DPRD KLU untuk menyampaikan aspirasi terkait honor yang mereka terima.

Ia berharap pemerintah daerah menindaklanjuti persoalan tersebut, termasuk mengkaji kemungkinan penyesuaian honor agar tidak terjadi kesenjangan di antara PPPK paruh waktu yang bertugas di OPD berbeda.

“Dan saya sudah sampaikan ke Pak Sekda supaya bisa dianggarkan untuk honor mereka,” tandasnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!