Lombokvibes.com, Mataram – Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal langsung memberi pesan tegas usai melantik 34 pejabat eselon lingkup Pemerintah Provinsi NTB di Pendopo Gubernur, Kamis (9/4/2026). Para pejabat yang baru dilantik diminta menandatangani perjanjian kinerja dengan target yang harus tercapai dalam waktu enam bulan. Jika gagal, mereka diminta mengundurkan diri secara sukarela.
Sebanyak 34 pejabat yang dilantik terdiri dari 13 pejabat eselon II, 13 pejabat eselon III dan delapan pejabat eselon IV. Pelantikan ini merupakan bagian dari penataan birokrasi setelah sebelumnya gubernur melantik Sekretaris Daerah Provinsi NTB.
“Hari ini teman-teman sudah dilantik sebagai Eselon II, III dan IV,” ujar Miq Iqbal.
Ia menegaskan, seluruh pejabat yang baru dilantik wajib menandatangani perjanjian kinerja sebagai bentuk komitmen dalam menjalankan visi misi NTB Makmur Mendunia. Target kinerja tersebut akan dievaluasi dalam kurun waktu enam bulan.
“Kalau selama enam bulan kinerja dan target tidak tercapai. Mohon maaf bapak ibu harus secara sukarela mengundurkan diri dari jabatan,” tegasnya.
Menurutnya, kebijakan ini merupakan langkah awal untuk mengevaluasi kinerja pimpinan OPD sekaligus mengakselerasi program pembangunan yang dinilai tertinggal dalam satu tahun terakhir. Sekda NTB diminta segera menyiapkan indikator serta perjanjian kinerja yang akan ditandatangani para pejabat.
“Nanti pak Sekda akan menyiapkan indikator kinerja dan perjanjian kinerja yang akan ditandatangani oleh pimpinan OPD,” katanya.
Miq Iqbal juga menyadari keputusan rotasi dan pelantikan pejabat tersebut akan memunculkan pro dan kontra. Namun ia menilai keputusan tersebut merupakan pilihan terbaik dalam mempercepat kinerja birokrasi.
“Tetapi sebagai pimpinan, inilah yang terbaik yang bisa saya ambil. Mudah-mudahan Allah SWT meridhoi keputusan-keputusan ini,” ucapnya.
Tantangan makin kompleks, birokrasi diminta kerja cepat
Gubernur menekankan kondisi global hingga daerah saat ini penuh ketidakpastian. Situasi internasional yang labil, tantangan nasional, hingga keterbatasan daerah menuntut birokrasi bekerja lebih cepat dan cerdas.
“Kita harus bekerja ekstra, kerja cerdas dan cepat. Karena banyak tantangan ke depan yang harus kita selesaikan bersama,” tegasnya.
Ia juga menyoroti kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat yang berdampak pada semakin terbatasnya anggaran daerah. Karena itu, seluruh OPD diminta ikut memikirkan peningkatan pendapatan daerah sekaligus bekerja efektif dengan sumber daya terbatas.
“Mimpi-mimpi besar kita tidak boleh terhalang oleh minimnya anggaran. Langkah-langkah kita tidak boleh terhenti karena anggaran terbatas,” katanya.
Peran keluarga penting, tapi jangan ikut campur
Dalam kesempatan itu, gubernur juga menyinggung pentingnya dukungan pasangan bagi pejabat yang baru dilantik. Ia menilai dukungan keluarga menjadi faktor penting dalam menjaga integritas birokrasi.
“Dari dulu semenjak saya jadi pejabat, saya selalu memberikan apresiasi besar kepada pasangan,” ujarnya.
Namun ia mengingatkan agar pasangan pejabat tidak terlibat terlalu jauh dalam urusan kantor. Dukungan cukup diberikan dari samping tanpa mencampuri profesionalitas kerja birokrasi.
“Yang menjadi pejabat adalah suaminya atau istrinya. Dukunglah dari samping dan belakang dengan tidak terlibat terlalu jauh dalam urusan kantor,” tegasnya.
Daftar pejabat eselon II yang dilantik
Beberapa pejabat eselon II yang dilantik antara lain Asrul Sani sebagai Direktur RSUD NTB, Lalu Mirza Amir HB sebagai Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan NTB, serta Syamsul Hadi sebagai Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga NTB.
Selanjutnya Lalu Kusuma Wijaya menjabat Kepala Dinas PUPRPKP NTB, Lalu Wiranata sebagai Kepala Dinas Perdagangan NTB, Muhammad Ihwan sebagai Kepala Dinas Kebudayaan NTB, dan Didik Mahmud sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan NTB.
Di sektor kesehatan, Baiq Nelly Kusumawati Ma’ruf dilantik sebagai Wakil Direktur Perencanaan dan Keuangan RSUD NTB, Srianingsih sebagai Wakil Direktur Umum dan Operasional, I Putu Artawan Prayoga sebagai Wakil Direktur SDM, Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian, serta Adi Wira Perdhana sebagai Wakil Direktur Pelayanan RSUD NTB.
Di lingkungan Sekretariat Daerah, Amir menjabat Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat dan Yus Harudian Putra sebagai Kepala Biro Umum dan Administrasi Pimpinan.
