Lombokvibes.com, Lombok Utara – Lonjakan harga BBM eceran di sejumlah wilayah Lombok Utara memicu keresahan masyarakat. Banyak keluhan warga mencuat di media sosial.
Di tengah penutupan tiga SPBU strategis, harga bensin yang dijual pengecer dilaporkan terus merangkak naik hingga menyentuh kisaran 20 ribu sampai 25 ribu per liter. Kondisi ini membuat warga kesulitan mendapatkan bahan bakar dengan harga wajar.
Menanggapi situasi tersebut, Pemerintah Daerah Lombok Utara melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM menegaskan bahwa pengaturan harga BBM bukan kewenangan pemerintah daerah, melainkan sepenuhnya berada di tingkat pusat dengan distribusi resmi melalui SPBU.
Kabid Perdagangan Disprindagkop KLU, Harianto, menyampaikan bahwa pemerintah daerah tidak memiliki dasar regulasi untuk mengatur harga yang ditetapkan oleh pengecer. Ia menegaskan bahwa titik serah resmi BBM kepada masyarakat adalah melalui SPBU.
“Izin pak, terkait harga jual BBM itu tidak ada ranah dan kewenangan kami di Pemda, itu kewenangan pusat. Dan secara regulasi, titik serah BBM untuk ke konsumen akhir atau masyarakat itu di SPBU,” ujarnya kepada lombokvibes (17/4/2026).
Harianto juga menegaskan bahwa keberadaan pengecer BBM di lapangan tidak pernah mendapatkan rekomendasi resmi dari pemerintah daerah, termasuk dalam hal penetapan harga jual kepada masyarakat.
“Jadi untuk pengecer BBM yang ada, tidak pernah juga kami keluarkan rekomendasi kepada mereka apalagi ikut mengatur harga jual,” katanya.
Kondisi semakin diperparah dengan penutupan tiga SPBU di Lombok Utara yang selama ini menjadi titik distribusi utama. Penutupan tersebut berdampak langsung pada pasokan BBM masyarakat, sehingga memicu praktik penjualan eceran dengan harga yang tidak terkendali.
Pemerintah daerah, lanjut Harianto, tidak tinggal diam. Pemda Lombok Utara telah mengirimkan surat resmi dan saat ini tengah berkoordinasi intensif dengan pihak Pertamina untuk mencari solusi cepat atas keterbatasan akses BBM yang dialami masyarakat.
“Dari pemda sudah bersurat dan saat ini sedang berkoordinasi dengan pihak Pertamina pak, bagaimana upaya dari Pertamina untuk mengatasi masalah yang saat ini terjadi di KLU khususnya terkait dengan solusi bagi masyarakat umum untuk mendapatkan akses BBM dampak dari penutupan 3 SPBU yang ada,” jelasnya.
Pemda berharap Pertamina dapat segera menghadirkan langkah konkret, baik melalui percepatan pembukaan kembali SPBU yang ditutup maupun penyediaan alternatif distribusi sementara. Tujuannya agar masyarakat tidak semakin terbebani oleh harga eceran yang terus melonjak dan akses BBM kembali normal.
Di lapangan, kelangkaan ini juga memicu antrean panjang serta pembelian BBM menggunakan jeriken dalam jumlah besar. Situasi tersebut dikhawatirkan semakin memperparah distribusi jika tidak segera ditangani secara sistematis.
Dengan koordinasi yang sedang berjalan, pemerintah daerah menargetkan adanya solusi cepat agar kebutuhan dasar masyarakat terhadap BBM bisa kembali terpenuhi dan harga di tingkat konsumen tidak semakin melambung.
