Lombokvibes.com, Lombok Utara – Peluang emas bernilai triliunan rupiah kini terbuka lebar bagi sektor kelautan Kabupaten Lombok Utara (KLU). Namun peluang itu bisa lenyap jika pemerintah daerah gagal bergerak cepat.
Menyadari risiko tersebut, DPRD KLU mengambil langkah agresif dengan melakukan jemput bola langsung ke Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI demi mengamankan Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP).
Wakil Ketua II DPRD KLU, I Made Kariyasa, S.Pd.H., MM, menegaskan bahwa tidak ada ruang untuk kelalaian, terutama terkait pemenuhan syarat teknis yang menjadi kunci pencairan hibah pusat tersebut.
“Proposal kita sudah masuk ke kementerian, yaitu Sukadana, tapi masih ada syarat teknis yang belum lengkap. Ini tidak bisa dianggap sepele. Deadline pengajuan 28 Februari 2026. Ini menyangkut masa depan dan nasib nelayan Lombok Utara,” tegas Made Kariyasa, Selasa (3/2/2026).
Langkah jemput bola ini dilakukan DPRD KLU dengan berkoordinasi langsung ke Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap KKP di Jakarta. Hasilnya, Lombok Utara dinilai memiliki peluang besar untuk lolos sebagai penerima program, asalkan seluruh persyaratan teknis segera dirampungkan.
Merespons kondisi tersebut, pimpinan DPRD KLU langsung menginstruksikan Komisi II untuk bertindak cepat. Dalam waktu dekat, Dinas Perikanan, Kelautan, dan Ketahanan Pangan KLU bersama kelompok nelayan Desa Sukadana akan dipanggil guna mempercepat kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan.
Menurut Kariyasa, KNMP bukanlah program biasa. Pemerintah pusat menyiapkan 1.000 titik kampung nelayan secara nasional untuk tahun anggaran 2025–2026. Setiap titik yang lolos verifikasi berhak menerima dukungan anggaran lebih dari Rp 22 miliar.
“Ini bukan dana kecil. Kalau kita bisa mengamankan satu titik saja, dampaknya luar biasa. Apalagi KKP memberi sinyal Lombok Utara bisa mengusulkan lebih dari satu titik,” ujarnya.
Bahkan, Dirjen Perikanan Tangkap KKP mendorong agar setiap kecamatan di Lombok Utara mengusulkan minimal satu kelompok nelayan. Artinya, peluang KLU untuk menyerap dana pusat dalam jumlah besar sangat terbuka, asalkan keseriusan daerah benar-benar ditunjukkan.
Made Kariyasa menekankan bahwa keterbatasan APBD KLU membuat program pusat seperti KNMP menjadi tumpuan utama dalam mendorong modernisasi sektor perikanan. Program ini dinilai strategis untuk peningkatan sarana dan prasarana nelayan tangkap, penguatan ekonomi masyarakat pesisir yang masih tergolong rentan, hingga pembangunan infrastruktur kelautan yang terintegrasi dan berkelanjutan.
“Sangat disayangkan kalau kesempatan emas ini hilang hanya karena persoalan teknis. Saya minta perangkat daerah tidak setengah-setengah. Ini soal keberpihakan kita kepada masyarakat pesisir,” pungkasnya.
Dengan tenggat waktu yang semakin dekat, bola kini berada di tangan pemerintah daerah. Kecepatan, ketepatan, dan keseriusan akan menentukan apakah Lombok Utara mampu mengamankan hibah triliunan rupiah, atau justru kembali menjadi penonton dalam perebutan anggaran pusat.
