Lombokvibes.com, Lombok Utara — Pemerintah Kabupaten Lombok Utara bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menegaskan komitmen bersama untuk menuntaskan persoalan sampah di kawasan wisata Gili Matra. Dalam rapat koordinasi yang digelar di Kantor Bupati Lombok Utara, Kamis (23/10/2025), Bupati Dr. H. Najmul Akhyar menegaskan, Gili Trawangan, Gili Meno, dan Gili Air tidak boleh dibiarkan terjebak dalam krisis sampah yang berlarut.
“Gili Matra adalah aset terbesar yang kita miliki. Permasalahan sampah di sana harus disikapi secara serius dan terpadu oleh semua pihak,” kata Bupati Najmul.
Rakor yang digelar oleh BKKPN Kupang Satker Gili Matra berkolaborasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI itu turut dihadiri Direktur Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil KKP, Dr. Ahmad Aris, SP., M.Si., Kepala Dinas Lingkungan Hidup KLU Husnul Ahadi, S.KM., dan sejumlah pemangku kepentingan lainnya.
Najmul menyoroti bahwa persoalan utama pengelolaan sampah di kawasan Gili Matra bukan hanya soal perilaku wisatawan, melainkan juga minimnya sarana dan prasarana pengelolaan di tingkat lokal. Ia berharap kehadiran KKP dapat membawa perubahan konkret yang menjawab masalah di lapangan.
“Kami ingin agar kerja sama ini menghasilkan solusi nyata, bukan hanya perencanaan. Gili harus kembali bersih, sehat, dan menjadi contoh bagi kawasan wisata lain,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil KKP, Ahmad Aris, menegaskan bahwa pemerintah pusat menargetkan laut Indonesia bebas sampah pada tahun 2029, dan Gili Matra akan menjadi model nasional pengelolaan sampah di pulau-pulau kecil.
“Gili Matra adalah kawasan konservasi sekaligus ikon pariwisata Indonesia. Penanganan sampah di sini akan menjadi contoh bagi daerah lain,” jelas Aris.
Menurutnya, KKP bersama pemerintah daerah akan memulai langkah awal dengan pemetaan data dan kondisi lapangan agar intervensi yang dilakukan tepat sasaran. Salah satu langkah konkret adalah pemberian alat insinerator berteknologi ramah lingkungan, yang telah melalui uji kelayakan untuk memastikan pengelolaan sampah lebih efisien dan berkelanjutan.
“Dengan intervensi ini, kita ingin menghindari penumpukan ekstrem yang sering terjadi di musim ramai wisatawan,” tambahnya.
Lebih jauh, Aris menekankan pentingnya dukungan regulasi daerah agar perubahan ini berkelanjutan. Ia mendorong Pemda Lombok Utara segera menerbitkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Sampah Kawasan Gili Matra sebagai payung hukum penegakan disiplin dan tata kelola lingkungan.
Harapannya, Gili Matra dapat menjadi kawasan zero waste, di mana seluruh sampah — baik yang tertumpuk maupun yang baru datang — bisa dikelola secara tuntas.
“Kalau semua pihak bersinergi, bukan tidak mungkin Gili Matra akan menjadi ikon baru Indonesia dalam gerakan laut bersih dunia,” tutupnya.
Rakor yang berlangsung hangat itu menjadi momentum penting bagi kolaborasi lintas sektor antara pemerintah pusat, daerah, dan komunitas lokal untuk menjaga keberlanjutan lingkungan sekaligus masa depan pariwisata Lombok Utara.
