Lombokvibes.com, Lombok Utara — Meningkatnya kasus meninggal dunia akibat bunuh diri (Bundir) di Kabupaten Lombok Utara (KLU) dalam beberapa tahun terakhir mendorong DPRD KLU menekankan pentingnya langkah konkret berbasis solusi.
Anggota DPRD KLU, Artadi, meminta pemerintah daerah KLU tidak hanya mencermati fenomena tersebut, tetapi segera menyusun strategi terpadu mulai dari penguatan pelatihan kerja, perluasan lapangan pekerjaan, hingga mitigasi sosial ekonomi masyarakat.
Menurut Artadi, semua pihak perlu duduk bersama untuk mengidentifikasi akar masalah setiap kasus, sehingga langkah pencegahan yang diambil tidak bersifat umum, tetapi menyasar penyebab utama.
“Dengan semakin maraknya kasus meninggal gantung diri ini menjadi perhatian kita semua pihak. Kita minta semua stakeholder duduk bersama mencari tahu apa permasalahan setiap kejadian ini, apa akar masalahnya sehingga kita cari solusi apa yang harus kita lakukan dan bergerak bersama melakukan mitigasi,” ujarnya kepada lombokvibes (23/4/2026).
Ia menegaskan pemerintah daerah tidak boleh diam melihat tren peningkatan kasus bunuh diri, terutama karena mayoritas korban berasal dari usia produktif. Berdasarkan informasi dari keluarga korban, faktor ekonomi menjadi pemicu dominan.
“Pemda jangan diam dan tutup mata melihat semakin banyaknya kasus mati bunuh diri ini. Apakah karena faktor ekonomi dan lain-lain, ini yang harus kita cari akar masalahnya dari setiap kejadian,” katanya.
Artadi menyebut tekanan ekonomi yang dihadapi korban umumnya berasal dari utang, tagihan rentenir, serta keterlibatan dalam judi online dan slot. Kondisi tersebut diperparah dengan terbatasnya peluang kerja di daerah.
“Rata-rata yang meninggal gantung diri ini karena faktor ekonomi, hutang yang banyak, ditagih rentenir, judol, slot. Lapangan pekerjaan juga sangat kurang sehingga mereka bingung mau kerja apa,” ungkapnya.
Ia mencontohkan kasus terbaru yang terjadi, di mana hasil komunikasi dengan keluarga korban menguatkan faktor ekonomi sebagai penyebab utama.
“Contoh yang meninggal kemarin ini setelah kita tanya keluarganya, ya karena faktor ekonomi juga,” tambahnya.
Sebagai langkah solusi, Artadi mendorong pemerintah daerah memperluas perhatian tidak hanya kepada lulusan sekolah, tetapi juga pemuda yang tidak melanjutkan pendidikan. Kelompok ini dinilai paling membutuhkan intervensi program kerja.
“Pemda jangan hanya berpikir ke pemuda pemudi yang lulus sekolah. Justru pemuda pemudi yang tidak sekolah ini bagaimana langkah Pemda supaya mereka bisa bekerja,” tegasnya.
Ia menilai Balai Latihan Kerja milik pemerintah daerah harus dioptimalkan dengan pelatihan yang disesuaikan kebutuhan pasar kerja, lalu peserta diarahkan hingga terserap ke dunia kerja.
“Ada BLK, Pemda arahkan mereka bisa pelatihan sesuai kebutuhan daerah. Setelah mereka latihan di BLK, bisa diarahkan mereka kerja di mana,” jelas Artadi.
Selain itu, ia juga menyoroti peluang penyerapan tenaga kerja lokal di kawasan Tiga Gili yang dinilai masih didominasi pekerja dari luar daerah. Menurutnya, pelatihan berbasis kebutuhan sektor pariwisata dapat menjadi solusi langsung.
“Tiga Gili hampir sekian persen tenaga kerja dari luar. Maka Pemda harus latih anak-anak ini di BLK. Begitu mereka selesai latihan, tinggal diarahkan mereka mau kerja di mana,” ujarnya.
Artadi juga mendorong pendekatan berbeda bagi masyarakat usia lebih tua, yakni dengan memberikan bantuan alat usaha sesuai keterampilan yang dimiliki agar tetap produktif secara ekonomi.
“Yang mati gantung diri ini rata-rata masih usia muda. Kalau yang sudah tua, Pemda bisa berikan bantuan alat-alat sesuai skillnya,” pungkasnya.
