Lombokvibes.com, Lombok Utara – Rencana pemasangan pipa bawah laut untuk menyalurkan air bersih ke Gili Meno masih belum bisa direalisasikan.
Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara (KLU) menyatakan bahwa hingga kini belum ada alokasi anggaran khusus untuk proyek tersebut, dan ketersediaan air bersih dari daratan pun masih sangat terbatas.
Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR KLU, Rangga Wijaya, menepis informasi yang beredar di media sosial terkait kesiapan dana proyek. Ia menegaskan, bahwa pihaknya baru melakukan kajian awal dan belum ada realisasi fisik.
“Saya tegaskan, belum ada alokasi anggaran khusus untuk pemasangan pipa bawah laut ke Gili Meno. Yang baru dilakukan PUPR hanyalah kajian dan analisis awal,” ujarnya, Selasa (15/7/2025).
Rangga menjelaskan, bahwa ketersediaan air bersih di daratan Lombok Utara sendiri belum mampu mencukupi kebutuhan, bahkan untuk wilayah yang padat penduduk sekalipun seperti Kecamatan Tanjung dan Pemenang.
“Distribusi air di daratan masih defisit. Beberapa desa seperti Dusun Pengembuk, Desa Siger Penjali, Menggala, Malaka, hingga Pemenang Barat belum terlayani PDAM,” ujarnya.
Dalam situasi ini, Pemerintah Daerah KLU memilih untuk memprioritaskan penerapan teknologi Sea Water Reverse Osmosis (SWRO) sebagai solusi jangka pendek maupun jangka panjang dalam penyediaan air bersih di wilayah kepulauan seperti Gili Meno.
“SWRO adalah pilihan paling realistis. Penggunaannya efisien secara waktu dan anggaran. Pemasangan pipa bawah laut butuh biaya besar, bisa mencapai puluhan miliar dan tidak bisa diselesaikan dalam waktu singkat,” jelas Rangga.
Teknologi SWRO dinilai menjadi pendekatan yang paling sesuai, terutama bagi wilayah yang memiliki keterbatasan sumber daya air tawar seperti Gili Meno. Selain efisien, pelaksanaannya juga bisa melibatkan pihak ketiga, sehingga tidak terlalu membebani anggaran daerah.
Krisis air bersih juga masih melanda sebagian besar wilayah daratan Lombok Utara. Sekretaris BPBD KLU, Nyoman Juliada, mengungkapkan bahwa kondisi kekeringan tahun ini masih serupa dengan tahun sebelumnya, dengan puluhan dusun masih mengalami kekurangan air bersih.
Data dari BPBD menunjukkan bahwa dusun-dusun seperti Otak Lendang, Akar-Akar Selatan, Terbis, Batu Gembung, Embar-Embar, Pawang Timpas Barat dan Timur, Temuan Sari, Gegurik, hingga Munder dan Belencong, masih berada dalam kondisi rawan air. Wilayah lainnya yang terdampak antara lain Pawang Kunyit I dan II, Jeruju, Bagek Nunggal, Pengadang Baru, Barong Birak, Lendang Gagak, Telaga Longkak, Segenter, Boyotan Proyek, Montong Gedeng, hingga Kakol Karang Bangket.
Di tengah krisis ini, suara masyarakat terus menguat. Di Dusun Kelanjuhan, Desa Gumantar, Kecamatan Kayangan, Kepala Dusun, Sudarmono, menyampaikan keprihatinan warganya.
“Lebih baik kami tidak ada beras daripada tidak ada air. PDAM atau pihak terkait seharusnya mengutamakan warga yang benar-benar membutuhkan sebelum mendistribusikan ke destinasi wisata,” ujarnya.
Pemerintah daerah sendiri menegaskan bahwa fokus saat ini adalah menyediakan solusi cepat, terukur, dan tidak membebani keuangan daerah. SWRO dinilai sebagai opsi terbaik yang bisa menjawab tantangan ketersediaan air di wilayah kepulauan maupun daratan yang terdampak kekeringan.
< a title=" milad bima 2025" target="_blank">
