Lombokvibes.com, Lombok Utara- Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) PBNU Kabupaten Lombok Utara bersama Fatayat NU menggandeng Kantor Kementerian Agama (Kemenag) KLU menggelar rapat koordinasi penguatan peran tokoh agama dan pimpinan pondok pesantren (Ponpes) se-Lombok Utara untuk mencegah kekerasan dan pernikahan anak, Rabu (2/7/2025).
Kegiatan yang diinisiasi oleh Lakpesdam PBNU melalui program Inklusi itu, turut dihadiri oleh puluhan pimpinan Pondok Pesantren serta tokoh lintas agama Buddha, Hindu, dan Kristen se-Lombok Utara.
Foto: Rapat Koordinasi PBNU, Pemda, Kemenag KLU, dan pimpinan Ponpes & Tokoh agama se-KLU
Koordinator Program Inklusi sekaligus Ketua Laspekdam PBNU Lombok Utara, Muhammad Jayadi, menyampaikan bahwa program Inklusi yang telah berjalan selama dua tahun di Lombok Utara dirancang sebagai respons atas tingginya angka kekerasan terhadap anak di wilayah KLU.
Program ini tidak hanya berfokus pada pencegahan kekerasan seksual, fisik, maupun verbal terhadap anak, tetapi juga berperan aktif dalam menekan angka pernikahan dini di Lombok Utara.
Muhammad Jayadi menambahkan, bahwa keterlibatan Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Lombok Utara sangat strategis mengingat peran dan kewenangannya dalam mengawasi lembaga pendidikan agama di daerah ini.
“Ke depan, pencegahan kasus kekerasan seksual maupun berbagai bentuk kekerasan lain di lembaga pendidikan dapat lebih diantisipasi dengan kolaborasi yang solid,” ujar Muhammad Jayadi.
Forum yang digagas ini bertujuan untuk mempererat hubungan antara tokoh agama, pimpinan pondok pesantren, dan pimpinan lembaga keagamaan guna mendukung upaya pencegahan perkawinan anak. Selain itu, forum ini diharapkan dapat menjaga reputasi pondok pesantren agar tetap menjadi lingkungan yang aman dan nyaman bagi anak-anak.
“Pondok pesantren harus tetap menjadi tempat yang menjunjung tinggi nilai-nilai keamanan dan kenyamanan bagi anak-anak, bukan sebaliknya,” tegas Muhammad Jayadi.
Meskipun laporan kasus kekerasan seksual terhadap anak di Lombok Utara masih belum tercatat, angka kekerasan lainnya masih cukup tinggi. Kondisi ini menjadi tantangan sekaligus motivasi untuk terus melakukan upaya antisipasi sejak dini agar pondok pesantren tidak lalai dalam menjalankan perannya.
Melalui Program Inklusi, pihaknya juga secara aktif mengkampanyekan perlindungan terhadap anak dan perempuan, termasuk inisiatif menciptakan pondok pesantren ramah anak di beberapa lokasi di Lombok Utara.
Kepala Kemenag Lombok Utara, Jalalussayuti, menyatakan bahwa kekerasan di lingkungan pendidikan agama berpotensi terjadi dan membutuhkan kerja sama yang erat dari semua pihak, terutama pimpinan pondok pesantren dan tokoh lintas agama, untuk melakukan antisipasi secara bersama-sama.
“Kita harus berupaya secara bersama-sama, dari tingkat bawah ke atas, secara bottom-up, untuk mencegah terjadinya kekerasan,” kata Jalalussayuti.
Senada dengan itu, Asisten I Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Utara, Atmaja Gumbara, mengapresiasi inisiatif ini. Menurutnya, upaya ini sejalan dengan visi Pemerintah Daerah yang berkomitmen menciptakan generasi masa depan yang lebih baik, termasuk melalui kebijakan seperti Surat Edaran jam malam bagi pelajar.
“Kita beberapa waktu lalu sudah MoU bersama Polres, untuk bagaimana bersinergi membangun, mengawasi, anak-anak agar menjadi generasi yang baik dan maju. Tinggal nanti Polres akan turun ke ponpes-ponpes,” ujar Atmaja.
< a title=" milad bima 2025" target="_blank">
