Lombokvibes.com, Mataram — Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhamad Iqbal, turun langsung meninjau lokasi terdampak banjir di Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, Rabu (14/1/2026). Dalam kunjungan tersebut, Gubernur menegaskan bahwa penanganan banjir tidak bisa dilakukan secara instan, melainkan harus dirancang secara bertahap dan berkelanjutan, mulai dari jangka pendek, menengah, hingga jangka panjang.
Bersama Bupati Lombok Barat dan jajaran terkait, Gubernur memetakan kebutuhan lapangan sekaligus langkah strategis yang harus segera diambil. Menurutnya, penanganan banjir bukan hanya soal respons darurat, tetapi juga menyentuh akar persoalan lingkungan.
“Tadi sama Pak Bupati, langsung sama Bupati Lombok Barat kita turun langsung. Intinya kita memetakan ada kebutuhan jangka pendek, kebutuhan jangka menengah, kebutuhan jangka panjang,” ujar Gubernur di sela peninjauan.
Untuk penanganan jangka pendek, Gubernur memastikan bahwa kebutuhan dasar warga terdampak telah terpenuhi. Bantuan berupa selimut, sembako, dan kebutuhan pokok lainnya sudah disalurkan melalui kolaborasi Pemerintah Provinsi NTB, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, serta Baznas.
“Selimut, kebutuhan dasar, sembako dan sebagainya sudah didrop. Ini sudah kita identifikasi tadi kebutuhannya,” jelasnya.
Fokus berikutnya adalah pembersihan drainase dan normalisasi aliran air. Gubernur menekankan bahwa langkah ini harus segera dilakukan mengingat intensitas hujan masih cukup tinggi dan berpotensi memicu banjir susulan.
“Dan kebutuhan jangka pendeknya juga adalah membersihkan drainase. Jadi kita sudah sepakat tadi sama Pemerintah Lombok Barat, semua peralatan kita datangkan, termasuk ekskavator kecil dari Provinsi kita datangkan,” tegasnya.
Tak hanya itu, Gubernur juga langsung menginstruksikan Balai Wilayah Sungai (BWS) untuk menurunkan alat berat guna mengeruk sedimentasi sungai yang selama ini menjadi penyebab utama meluapnya air.
“Tadi BWS sudah kita panggil, BWS nanti akan turunkan ekskavator, mengambil sedimentasi ini, dimasukkan ke karung, dijadikan tanggul dulu sementara. Karena problemnya ada di situ, utamanya di sungai sama di drainase,” tambahnya.
Masuk ke skema jangka menengah, Gubernur menekankan pentingnya pemulihan fungsi lingkungan, khususnya di kawasan perbukitan yang selama ini menjadi daerah tangkapan air. Menurutnya, kerusakan vegetasi di hulu menjadi penyebab utama terjadinya sedimentasi dan banjir berulang.
“Nah jangka menengah nanti mau nggak mau kita harus memperbaiki kondisi bukit-bukit yang sudah gundul-gundul ini. Nggak bisa nggak, kita harus. Mau kita kerjain kayak apapun akan balik lagi situasinya seperti ini karena sedimentasi ini terjadi karena sudah nggak ada lagi penahan, nggak ada lagi catchment area di bukit-bukit kita,” tegas Gubernur.
Ia menilai, tanpa pemulihan kawasan resapan, upaya normalisasi sungai dan drainase hanya akan menjadi solusi sementara yang terus berulang setiap musim hujan.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur juga memberikan peringatan tegas kepada perangkat desa agar lebih berhati-hati dalam mengeluarkan rekomendasi administrasi pertanahan yang berpotensi merusak lingkungan.
“Saya udah bilang sama Pak Kades, jangan lagi keluarkan rekom-rekom. Harus cek betul rekom itu dampaknya terhadap lingkungan. Jangan sembarangan lagi ngeluarkan rekom-rekom. Ini kan dulu banyak rekom yang dikeluarkan, akhirnya kemudian menjadi dasar untuk membuatkan sertifikat-sertifikat,” pesannya.
Menurut Gubernur, kebijakan administrasi desa harus selaras dengan prinsip perlindungan lingkungan agar tidak menjadi pintu masuk terjadinya alih fungsi lahan yang merusak kawasan resapan air.
Peninjauan lokasi banjir ini juga menjadi simbol kuat komitmen Pemerintah Provinsi NTB dalam membangun sistem penanganan bencana yang terintegrasi antara tanggap darurat, pemulihan lingkungan, dan tata kelola pembangunan yang berwawasan ekologi.
Dalam kegiatan tersebut, Gubernur didampingi oleh Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini, Wakil Bupati Lombok Barat Nurul Adha, Kepala Pelaksana BPBD NTB Sadimin, Ketua TP PKK Provinsi NTB Sinta M. Iqbal, serta sejumlah kepala perangkat daerah terkait.
Langkah tiga tahap yang ditegaskan Gubernur ini menjadi sinyal bahwa penanganan banjir di NTB tidak lagi hanya bersifat reaktif, tetapi mulai diarahkan pada solusi struktural dan berkelanjutan demi mencegah bencana serupa terulang di masa mendatang.
< a title=" milad bima 2025" target="_blank">
