Lombokvibes.com, Mataram— Nusa Tenggara Barat (NTB) kembali menorehkan capaian penting di bidang kesehatan. Angka stunting di NTB per Desember 2025 tercatat sebesar 13,39 persen atau setara 51.809 kasus dari total 387.065 balita. Capaian ini bukan hanya lebih rendah dari rata-rata nasional yang berada di angka 18,8 persen, tetapi juga jauh melampaui target NTB tahun 2025 sebesar 21,7 persen.
Data tersebut menegaskan bahwa NTB kini masuk dalam jajaran daerah dengan progres penurunan stunting tercepat di Indonesia. Pemerintah Provinsi NTB menilai keberhasilan ini sebagai buah dari kerja kolaboratif lintas sektor yang terbangun kuat hingga ke tingkat desa.
Gubernur NTB H. Lalu Muhamad Iqbal melalui Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik NTB sekaligus Juru Bicara Pemprov NTB, Dr. H. Ahsanul Khalik, menegaskan bahwa capaian ini bukan sekadar prestasi statistik, tetapi gambaran nyata dari kerja bersama semua pihak.
“Alhamdulillah, capaian stunting NTB per Desember 2025 berada di angka 13,39 persen. Ini bukan sekadar angka, tetapi cerminan dari kerja nyata pemerintah daerah bersama kabupaten/kota, tenaga kesehatan, kader, serta partisipasi masyarakat yang terus bergerak memperbaiki kualitas tumbuh kembang anak-anak NTB,” ujarnya.
Menurut Aka, sapaan akrab Ahsanul Khalik, penurunan stunting merupakan agenda strategis yang menentukan kualitas sumber daya manusia NTB ke depan.
“Stunting adalah ancaman serius bagi kualitas SDM. Karena itu, Pemprov NTB bersama kabupaten/kota se-NTB tidak hanya fokus pada capaian, tetapi juga pada kesinambungan program agar kasus baru bisa dicegah sejak awal. Ini komitmen kita bersama untuk melahirkan generasi NTB yang sehat, kuat, dan unggul,” tegasnya.
Berdasarkan data laporan gizi pada aplikasi Sigizi Kesga Kementerian Kesehatan RI tahun 2026, berikut capaian stunting per kabupaten/kota di NTB per Desember 2025:
Lombok Barat 9,58 persen, Lombok Tengah 9,99 persen, Lombok Timur 22,39 persen, Sumbawa 10,70 persen, Dompu 12,61 persen, Bima 12,22 persen, Sumbawa Barat 7,1 persen, Lombok Utara 14,18 persen, Kota Mataram 6,57 persen, dan Kota Bima 9,49 persen.
Pemprov NTB menilai data ini sebagai fondasi penting untuk memastikan arah intervensi yang lebih tepat sasaran dan berkeadilan antarwilayah.
“Data kabupaten/kota menjadi pijakan untuk memperkuat strategi. Daerah yang sudah rendah tetap dijaga agar tidak naik, sementara daerah dengan angka lebih tinggi akan kita dorong percepatan intervensinya melalui program yang lebih fokus dan masif,” tambah Aka.
Namun, di tengah capaian yang menggembirakan itu, Pemprov NTB tetap mengingatkan bahwa perjuangan belum selesai. Pada Januari 2026, tercatat adanya 0,6 persen atau sekitar 1.890 kasus stunting baru di NTB. Fakta ini menjadi alarm bahwa upaya pencegahan harus terus berjalan tanpa jeda.
Rincian kasus baru Januari 2026 per kabupaten/kota yakni Lombok Barat 1,0 persen atau 479 kasus baru, Lombok Tengah 0,9 persen atau 653 kasus baru, Lombok Timur 0,8 persen atau 545 kasus baru, Sumbawa 0,3 persen atau 79 kasus baru, Dompu 0 persen, Bima 0,1 persen atau 36 kasus, Sumbawa Barat 0,4 persen atau 39 kasus baru, Lombok Utara 0,3 persen atau 41 kasus baru, Kota Mataram 0,001 persen atau 4 kasus baru, dan Kota Bima 0,2 persen atau 14 kasus baru.
“Untuk persentase data stunting ini akan selalu di-update sesuai hasil pengukuran tinggi badan setiap bulan,” jelas Aka.
Gubernur Miq Iqbal memberikan apresiasi kepada daerah-daerah yang mampu menekan kasus baru, sekaligus mendorong percepatan layanan di wilayah yang masih menunjukkan penambahan.
“Penanganan stunting bukan pekerjaan musiman. Kita harus menguatkan pencegahan di hulu, mulai dari ibu hamil, pola asuh, gizi keluarga, sampai layanan kesehatan yang konsisten di Posyandu dan Puskesmas. Semua pihak harus bergerak,” tegasnya.
Pemprov NTB juga menekankan bahwa pencegahan stunting dimulai dari keluarga. Pemerintah mengajak masyarakat untuk memastikan ibu hamil rutin memeriksakan kehamilan dan mendapatkan asupan gizi seimbang, memberikan ASI eksklusif serta MPASI sesuai standar, rutin membawa balita ke Posyandu, menjaga sanitasi dan pola hidup bersih sehat, serta segera berkonsultasi ke fasilitas kesehatan jika ditemukan risiko gangguan tumbuh kembang anak.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan NTB Dr. dr. H. Lalu Hamzi Fikri, MM., MARS menegaskan bahwa capaian ini harus dijaga dengan langkah strategis yang lebih terarah dan berbasis data.
“Capaian tahun 2025 ini patut kita syukuri, namun kita tidak boleh berhenti. Tahun 2026, Dinas Kesehatan NTB bersama Dinas Kesehatan kabupaten/kota akan memperkuat pencegahan dan penanganan stunting melalui intervensi yang lebih terarah, berbasis data, serta mempercepat respons terhadap kasus baru,” jelasnya.
Ia memaparkan sejumlah program utama yang akan diperkuat, mulai dari Aksi Bergizi di sekolah untuk membangun pola konsumsi sehat sejak dini, penguatan surveilans gizi agar data lebih akurat dan cepat ditindaklanjuti, pemantauan pertumbuhan balita melalui Posyandu dan Puskesmas, hingga refreshing PMBA untuk memperkuat edukasi keluarga.
Selain itu, Dinkes NTB juga akan memperkuat tata laksana masalah gizi, koordinasi lintas program dan lintas sektor, monitoring dan evaluasi program gizi di Desa Berdaya, pembinaan gizi bagi SPPG Program Makan Bergizi Gratis, pemenuhan pita LILA untuk skrining keluarga, serta pendampingan survei SSGI 2026.
“Kami menekankan pentingnya intervensi berkelanjutan untuk kasus stunting baru, serta dukungan kabupaten/kota dalam pendampingan Survey SSGI 2026. Target kita jelas: menurunkan stunting dengan cara yang terukur, konsisten, dan menyentuh keluarga sebagai pusat pencegahan,” tutup Hamzi Fikri.
Dengan capaian 13,39 persen, NTB tidak hanya membuktikan keseriusan dalam menangani stunting, tetapi juga menunjukkan bahwa kolaborasi pemerintah, tenaga kesehatan, dan masyarakat mampu menghasilkan dampak nyata. NTB kini bukan hanya mengejar target, tetapi sedang membangun fondasi generasi masa depan yang lebih sehat, kuat, dan unggul.
< a title=" milad bima 2025" target="_blank">
