Lombokvibes.com, Mataram — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memperkuat langkah menuju ekonomi hijau dan pembangunan rendah karbon melalui Rapat Kemitraan Strategis Inggris–NTB yang digelar di Ruang Kerja Gubernur NTB, Kamis (13/11/2025).
Pertemuan tersebut menjadi ajang pembahasan sejumlah langkah konkret dalam memperdalam kolaborasi lintas sektor, terutama di bidang energi terbarukan, ketahanan iklim, dan pertumbuhan ekonomi inklusif.
Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, bersama jajaran Kementerian PPN/Bappenas serta perwakilan Foreign, Commonwealth & Development Office (FCDO) Inggris, menegaskan bahwa NTB bertekad menjadi daerah percontohan transformasi energi bersih di Indonesia.
“Mulai dari diri kami sendiri, kami akan mengganti seluruh kendaraan operasional pemerintah dengan mobil listrik. Kami juga telah menginstruksikan agar seluruh kantor pemerintahan mulai beralih ke energi terbarukan, termasuk pemasangan panel surya di gedung-gedung pemerintah tahun depan. NTB ingin menjadi contoh nyata transformasi menuju energi bersih,” tegas Gubernur Iqbal.
Langkah ini menjadi bagian dari komitmen NTB untuk menurunkan emisi karbon dan mempercepat agenda pembangunan rendah karbon. Potensi energi terbarukan di NTB dinilai sangat besar, mulai dari energi surya, panas bumi, hingga mikrohidro.
“Kami memiliki 77 bendungan yang dapat dimanfaatkan untuk panel surya terapung hingga 20 persen dari luas perairan, serta potensi panas bumi dan mini hidro di berbagai wilayah. Dengan radiasi matahari tertinggi di Indonesia, NTB bisa menjadi pusat energi hijau nasional,” ujar Gubernur.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Iqbal juga memaparkan hasil pertemuan dengan Gubernur Bali dan Nusa Tenggara Timur (NTT) yang menghasilkan gagasan pembentukan “Segitiga Emas” atau Golden Triangle energi terbarukan Bali–NTB–NTT. Konsep ini bertujuan mengintegrasikan sistem energi antarprovinsi, termasuk rencana pembangunan super grid energi dari NTT hingga Bali.
“Bali dapat memperoleh pasokan energi bersih dari NTB dan NTT, sementara NTB dan NTT mendapatkan nilai tambah ekonomi dari pengembangannya. Kami berharap Inggris dapat mendukung studi kelayakan dan kerja sama teknis untuk mewujudkan proyek besar ini,” jelasnya.
Selain sektor energi, NTB juga memperkuat pembangunan sosial melalui program Desa Berdaya, yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan ekstrem di 106 desa hingga nol persen pada 2029.
“Setiap proyek energi harus memberi ruang bagi masyarakat sebagai pemegang saham minimal lima persen. Dengan begitu, mereka memiliki penghasilan tetap dan ikut menjaga lingkungan. Masyarakat yang sejahtera berarti alam yang lebih lestari,” ungkap Gubernur.
Ia menambahkan, keberadaan berbagai lembaga internasional di NTB perlu dikoordinasikan dengan baik agar kontribusinya saling melengkapi. Melalui Desa Berdaya, pemerintah berperan sebagai pengarah agar semua pihak bekerja dalam satu arah: meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
Direktur Pembangunan dan Masyarakat Terbuka FCDO Inggris, Will Hines, mengapresiasi langkah NTB sebagai pionir ekonomi hijau di Indonesia.
“Kerja sama antara Inggris dan Indonesia dalam pembangunan rendah karbon dan transisi energi merupakan prioritas kami. NTB telah menunjukkan ambisi dan kepemimpinan luar biasa dalam mewujudkan pertumbuhan hijau,” ujarnya.
Wakil Direktur Pengembangan FCDO Inggris untuk Indonesia dan Timor Leste, Freddie Brunt, menambahkan bahwa program Low Carbon Development Initiative (LCDI) yang dijalankan bersama NTB sejak 2023 menjadi bagian penting dari strategi Inggris mendukung pembangunan berkelanjutan di daerah.
“NTB adalah daerah percontohan penting bagi kami. Melalui LCDI, kami memastikan bahwa perencanaan pembangunan rendah karbon benar-benar menjadi bagian dari sistem pemerintahan daerah,” jelasnya.
Rapat ini dihadiri perwakilan tinggi dari Pemerintah Inggris, di antaranya Will Hines, Peter Rajadiston, Eleanor Hudson, dan Freddie Brunt dari FCDO Inggris, serta perwakilan Bappenas Putu Hari Satyaka dan Setyawati.
Melalui kemitraan ini, NTB menegaskan posisinya sebagai daerah pelopor dalam transisi energi bersih, pembangunan rendah karbon, dan pertumbuhan ekonomi hijau di kawasan timur Indonesia — sekaligus memperkuat peran daerah dalam mendukung komitmen global menuju masa depan yang lebih berkelanjutan.
