Lombokvibes.com, Mataram– Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mulai menerapkan skema work from home(WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) sebagai bagian dari langkah strategis menekan pemborosan anggaran sekaligus mendorong peningkatan kinerja berbasis hasil.
Kebijakan ini menjadi bagian dari transformasi budaya kerja birokrasi yang kini diarahkan lebih efisien, adaptif, dan berbasis digital, sejalan dengan kebijakan nasional.
Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik NTB, Dr. H. Ahsanul Khalik, menegaskan bahwa penerapan WFH tidak boleh mengorbankan kualitas pelayanan publik.
“WFH ini bukan untuk mengurangi produktivitas. Justru kita ingin memastikan program yang dijalankan benar-benar berdampak langsung ke masyarakat, sekaligus menekan potensi pemborosan seperti penggunaan BBM dan biaya operasional,” ujarnya.
Ia menjelaskan, penerapan WFH dilakukan secara selektif dan bertahap, menyesuaikan dengan kebutuhan layanan di masing-masing perangkat daerah. Tidak semua ASN maupun instansi akan menerapkan sistem kerja jarak jauh tersebut.
Saat ini, Biro Organisasi tengah menyusun petunjuk teknis dan pelaksanaan yang mengatur komposisi kerja WFH dan work from office (WFO), termasuk sistem penugasan dan pelaporan kinerja.
Selain itu, setiap perangkat daerah diminta melakukan pemetaan layanan yang memungkinkan dijalankan secara daring, guna menjaga efektivitas pelayanan publik.
Di sisi lain, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) juga mendorong penerapan sistem penilaian kinerja harian ASN yang diusulkan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN), agar produktivitas tetap terukur meskipun bekerja dari rumah.
Pemprov NTB juga akan melakukan pengawasan berjenjang terhadap kehadiran dan kinerja ASN, serta evaluasi rutin terhadap efektivitas kebijakan ini.
Khusus sektor pendidikan, kebijakan WFH tidak diberlakukan. Sebagai gantinya, akan diuji coba sistem pembelajaran lima hari kerja melalui pemadatan jadwal di Kota Mataram.
Untuk mendukung implementasi, Dinas Kominfotik NTB akan memperkuat infrastruktur komunikasi digital dan memfasilitasi rapat virtual di seluruh perangkat daerah.
Ahsanul Khalik menegaskan, WFH bukan sekadar perubahan pola kerja, melainkan bagian dari transformasi birokrasi.
“WFH bukan tujuan, tapi instrumen untuk meningkatkan kinerja, efisiensi, dan kualitas pelayanan publik,” tegasnya.
Pemprov NTB memastikan kebijakan ini akan terus dievaluasi agar tetap menjaga keseimbangan antara efisiensi anggaran dan optimalisasi layanan kepada masyarakat.
