Pemkab KLU luruskan temuan BPK Rp818,4 miliar, pastikan bukan kerugian daerah

Property of Lombokvibes.com
Property of Lombokvibes.com

Lombokvibes.com, LOMBOK UTARA – Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) memberikan penjelasan terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) senilai Rp818,4 miliar dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.

Pemkab KLU menegaskan, angka tersebut bukan kerugian keuangan daerah ataupun indikasi hilangnya uang negara, melainkan akumulasi transaksi yang memerlukan penyesuaian klasifikasi akun belanja agar pencatatan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) KLU, Mala Siswadi, menjelaskan bahwa nilai Rp818.406.953.300 merupakan persoalan pengelompokan akun belanja, bukan nilai uang yang hilang dari kas daerah.

Menurutnya, hasil pemeriksaan BPK juga menunjukkan Pemkab KLU kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan Tahun Anggaran 2025.

Opini tersebut menunjukkan laporan keuangan pemerintah daerah telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, termasuk kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Mala mengatakan, rekomendasi BPK lebih diarahkan pada pembenahan administrasi keuangan, terutama pengelompokan belanja, pengakuan aset, dan penyajian laporan keuangan.

“Temuan salah klasifikasi akun belanja tidak memengaruhi kewajaran penyajian laporan keuangan secara keseluruhan,” jelasnya.

Ia juga menyampaikan bahwa kegiatan yang menjadi objek pemeriksaan pada prinsipnya telah dilaksanakan sesuai perencanaan dan ketentuan yang berlaku serta memberikan manfaat kepada masyarakat.

Meski demikian, Pemkab KLU tidak mengabaikan catatan pemeriksaan tersebut. Sejumlah langkah perbaikan disiapkan untuk memperkuat tata kelola keuangan daerah.

Di antaranya menyempurnakan proses perencanaan dan penganggaran, memperketat verifikasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), serta meningkatkan kapasitas aparatur dalam memahami klasifikasi belanja dan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pemkab juga akan melakukan koreksi pencatatan dan reklasifikasi Barang Milik Daerah (BMD) sesuai rekomendasi BPK.

Mala memastikan seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme dan batas waktu yang telah ditetapkan.

Ia pun mengajak masyarakat menyikapi informasi hasil pemeriksaan BPK secara objektif dan proporsional. Menurutnya, keterbukaan informasi dan perbaikan berkelanjutan menjadi bagian penting dalam membangun tata kelola APBD yang semakin transparan dan akuntabel.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!