Lombokvibes.com, Lombok Utara – Ketua Komisi II DPR RI, Fauzan Khalid, menegaskan bahwa partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi proses pemilihan umum merupakan bentuk nyata penguatan demokrasi di Indonesia. Ia menyampaikan hal tersebut dalam kegiatan Sosialisasi Penguatan Pengawasan Partisipatif yang digelar Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI di Medana Bay Marina Hotel, Rabu (30/10/2025).
Menurut Fauzan, masyarakat tidak hanya berperan sebagai pemilih, tetapi juga sebagai pengawas yang memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan pemilu berjalan secara jujur, adil, dan transparan. “Semua elemen masyarakat harus peka terhadap keseluruhan proses penyelenggaraan pemilu,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pengawasan partisipatif oleh masyarakat dapat dilakukan sejak tahap persiapan hingga pelaksanaan pemilu. Bentuknya bisa berupa tindakan pencegahan maupun pelaporan apabila ditemukan dugaan pelanggaran. “Saya melihat peran masyarakat sangat penting dalam menjaga integritas pemilu. Pelibatan masyarakat dalam pengawasan juga mendorong transparansi dan akuntabilitas penyelenggara pemilu,” tegasnya.
Fauzan menambahkan, tantangan terbesar dalam mengoptimalkan pengawasan publik adalah kurangnya pemahaman dan keberanian masyarakat untuk melapor. Banyak warga yang belum mengetahui mekanisme pengawasan, atau enggan menyampaikan laporan karena khawatir akan adanya tekanan. “Dengan adanya pengawasan dari masyarakat, penyelenggara pemilu akan lebih berhati-hati dalam menjalankan tugasnya dan potensi kecurangan dapat diminimalisasi,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara Bawaslu, penyelenggara pemilu, dan masyarakat sipil. Menurutnya, pengawasan pemilu bukan hanya tanggung jawab Bawaslu, tetapi menjadi kewajiban bersama seluruh elemen bangsa. “Kalau ada yang salah, kita luruskan. Kalau ada yang kurang sempurna, kita sempurnakan. Jangan abai, supaya penyelenggaraan pemilu berlangsung umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil,” jelas Fauzan.
Dalam sesi diskusi, para peserta menyampaikan beragam pandangan, strategi, dan refleksi atas pelaksanaan Pemilu 2024. Beberapa masukan terkait penguatan sistem pengawasan partisipatif juga menjadi bahan catatan penting bagi Komisi II DPR RI.
“Semua masukan dan pertanyaan kami catat, dan akan kami bawa sebagai bahan rapat di Komisi II,” tutup Fauzan.
Kegiatan ini diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara masyarakat dan lembaga pengawas dalam membangun sistem demokrasi yang lebih transparan, akuntabel, dan berkeadilan menuju Pemilu 2029 yang semakin berkualitas.
< a title=" milad bima 2025" target="_blank">
