Lombokvibes.com, Mataram – Pernikahan anak di Nusa Tenggara Barat (NTB) masih menjadi persoalan serius yang berdampak luas pada putus sekolah, stunting, hingga kemiskinan. Melihat kondisi ini, Bhayangkari Daerah NTB menegaskan komitmennya untuk mendorong perubahan mindset masyarakat melalui edukasi, pemberdayaan ekonomi, hingga perlindungan hukum.
Komitmen itu disampaikan Ketua Bhayangkari NTB Ny. Santi Hadi Gunawan dalam Hybrid Talkshow Webinar bertema “Stop Pernikahan Dini” yang digelar di Gedung Sasana Dharma Polda NTB, Kamis (2/10/202).
Kegiatan ini menghadirkan sejumlah narasumber, antara lain Ketua Dekranasda NTB Ny. Sinta M. Iqbal, PLT Wadir Krimum Polda NTB AKBP Ni Made Pujawati, serta Ketua LPA NTB Joko Jumadi, dan diikuti lebih dari 800 peserta secara luring maupun daring.
“Harapan saya, anak-anak NTB bisa sekolah setinggi mungkin sesuai cita-citanya, dan tidak terhenti karena pernikahan yang terlalu dini. Mindset bahwa pernikahan dini adalah jalan keluar dari keterbatasan ekonomi harus diubah melalui kerja bersama lintas sektoral,” tegas Ny. Santi.
Ia menjelaskan, Bhayangkari berperan aktif melalui program pemberdayaan UMKM dari tingkat pusat hingga ranting. Menurutnya, semakin banyak perempuan berdaya secara ekonomi, semakin besar pula daya tolak mereka terhadap praktik pernikahan dini.
Ketua Dekranasda NTB, Ny. Sinta M. Iqbal, menambahkan bahwa NTB masih menempati peringkat pertama kasus pernikahan dini di Indonesia, terutama pada anak perempuan di bawah 17 tahun. Ia menegaskan solusi bukanlah menikahkan anak, melainkan membuka ruang keterampilan agar remaja tetap produktif.
“Dekranasda berkomitmen membuka pelatihan pengembangan wastra dan produk lokal agar remaja perempuan memiliki keterampilan, bisa berkarya, dan tidak berhenti pada pernikahan,” jelasnya.
Sementara itu, PLT Wadir Krimum Polda NTB AKBP Ni Made Pujawati menekankan pentingnya perlindungan hukum bagi perempuan dan anak yang menjadi kelompok paling rentan.
“Kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan menimbulkan dampak luas, baik fisik, psikologis, maupun ekonomi. Karena itu, kolaborasi lintas sektor sangat penting untuk menekan angka pernikahan dini sekaligus mencegah kekerasan,” ujarnya.
Hal senada disampaikan Ketua LPA NTB, Joko Jumadi. Ia menilai faktor ekonomi dan budaya masih menjadi penyebab dominan pernikahan dini di NTB. LPA, katanya, terus melakukan pendampingan bagi anak yang berisiko maupun yang sudah menjadi korban, serta mendorong kebijakan pencegahan berbasis pendidikan dan pemberdayaan keluarga.
“Pendidikan kesehatan reproduksi, akses pendidikan menengah yang merata, dan penyediaan lapangan kerja bagi keluarga rentan harus diperkuat sebagai langkah konkret pencegahan,” ungkapnya.
Dari rangkaian diskusi, seluruh narasumber sepakat bahwa pernikahan dini tidak boleh dipandang sekadar persoalan budaya atau ekonomi, tetapi harus ditempatkan dalam kerangka besar pembangunan manusia, kesetaraan gender, dan kemandirian ekonomi.
Bhayangkari NTB menegaskan dukungan penuh terhadap program pemerintah untuk menekan angka stunting, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta memperkuat peran perempuan dalam pembangunan daerah.
< a title=" milad bima 2025" target="_blank">
