Lombokvibes.com, Mataram– Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menunjukkan performa impresif di sektor pertanian. Di tengah tantangan global pangan dan iklim, NTB justru mencatatkan lonjakan signifikan produksi padi sepanjang tahun 2025. Berdasarkan data Kerangka Sampel Area (KSA) Badan Pusat Statistik (BPS), produksi padi NTB mencapai 1.698.283 ton Gabah Kering Giling (GKG), meningkat 16,85 persen dibandingkan tahun 2024 yang berada di angka 1.453.408 ton GKG.
Capaian ini menjadi fondasi kuat bagi optimisme Pemerintah Provinsi NTB dalam memperkuat swasembada pangan tahun 2026, sekaligus bentuk dukungan konkret terhadap program nasional yang dicanangkan Presiden Republik Indonesia untuk mengembalikan kejayaan swasembada pangan seperti era 1980-an.
Kepala Dinas Kominfotik NTB sekaligus Juru Bicara Pemerintah Provinsi NTB, Dr. H. Ahsanul Khalik, menegaskan bahwa tren positif ini merupakan buah dari kerja kolektif lintas sektor yang konsisten dan terarah.
“Data KSA BPS menunjukkan bahwa produksi padi NTB tahun 2025 mencapai 1.698.283 ton GKG, atau naik 16,85 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Ini adalah capaian yang sangat membanggakan dan menjadi bukti bahwa NTB berada di jalur yang tepat menuju penguatan swasembada pangan,” ujarnya.
Peningkatan produksi tersebut tidak hanya ditopang oleh hasil panen yang lebih tinggi, tetapi juga oleh meluasnya areal panen dan meningkatnya produktivitas. Luas panen padi NTB tahun 2025 tercatat sebesar 322.927 hektare, naik dari 281.718 hektare pada tahun 2024. Sementara produktivitas padi meningkat dari 51,59 kuintal per hektare menjadi 52,59 kuintal per hektare.
Secara rinci, capaian produksi padi di kabupaten/kota se-NTB tahun 2025 adalah sebagai berikut:
Lombok Tengah mencatat luas panen 78.639 hektare dengan produksi 421.941 ton GKG dan produktivitas 53,66 kuintal per hektare.
Kabupaten Sumbawa dengan luas panen 74.736 hektare, produksi 398.864 ton GKG, dan produktivitas 53,37 kuintal per hektare.
Lombok Timur mencatat luas panen 45.387 hektare, produksi 243.474 ton GKG, dan produktivitas 53,64 kuintal per hektare.
Kabupaten Bima dengan luas panen 42.845 hektare, produksi 208.018 ton GKG, dan produktivitas 48,55 kuintal per hektare.
Dompu mencatat luas panen 30.448 hektare, produksi 151.335 ton GKG, dan produktivitas 49,70 kuintal per hektare.
Lombok Barat dengan luas panen 25.488 hektare, produksi 135.678 ton GKG, dan produktivitas 53,23 kuintal per hektare.
Sumbawa Barat mencatat luas panen 14.548 hektare, produksi 74.496 ton GKG, dan produktivitas 51,21 kuintal per hektare.
Lombok Utara mencatat luas panen 5.536 hektare, produksi 33.320 ton GKG, dan produktivitas tertinggi kedua di NTB, yakni 60,19 kuintal per hektare.
Kota Mataram mencatat luas panen 2.736 hektare, produksi 17.727 ton GKG, dengan produktivitas tertinggi se-NTB, mencapai 64,78 kuintal per hektare.
Kota Bima mencatat luas panen 2.564 hektare, produksi 13.431 ton GKG, dan produktivitas 52,39 kuintal per hektare.
Dr. Ahsanul Khalik yang akrab disapa Dr. Aka menyampaikan bahwa capaian ini merupakan hasil sinergi kuat antara pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi NTB, pemerintah kabupaten/kota, TNI, Polri, instansi teknis, stakeholder pertanian, serta kerja keras para petani di lapangan.
“Ini bukan kerja satu pihak. Ini adalah kerja kolektif. Mulai dari perencanaan, penyediaan sarana produksi, pendampingan petani, hingga penguatan kebijakan harga dan distribusi. Semua bergerak bersama untuk pertanian NTB yang lebih maju dan berdaulat,” tegasnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa keberhasilan ini tidak terlepas dari sejumlah kebijakan dan program pro-rakyat, di antaranya optimasi lahan tahun 2025 yang dialokasikan seluas 10.574 hektare, penggunaan benih unggul bermutu bersertifikat, alokasi pupuk subsidi yang disesuaikan dengan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), serta penyesuaian Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah di tingkat petani menjadi Rp6.500 per kilogram untuk gabah kering panen.
Langkah-langkah tersebut dinilai efektif dalam menjaga semangat petani untuk terus meningkatkan produksi sekaligus memastikan kesejahteraan mereka tetap terjaga.
Sementara itu, Plt. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTB, Hj. Eva Dewiyani, S.P., menegaskan bahwa tahun 2026 akan menjadi momentum percepatan penguatan swasembada pangan daerah.
“Memasuki tahun 2026, kami akan terus menggerakkan seluruh potensi daerah, baik melalui optimalisasi lahan maupun berbagai program strategis lainnya. Ini adalah bentuk ikhtiar NTB dalam menyelaraskan program swasembada pangan pemerintah pusat di tingkat daerah,” jelasnya.
Menurut Eva, keberhasilan tahun 2025 menjadi modal sosial, teknis, dan kebijakan untuk melangkah lebih jauh di tahun 2026. Fokus akan diarahkan pada penguatan produktivitas, keberlanjutan lahan pertanian, serta peningkatan kualitas pendampingan petani.
“NTB optimistis dapat terus menjaga tren peningkatan produksi sekaligus memperkuat ketahanan pangan, sebagai bagian dari kontribusi daerah dalam mewujudkan cita-cita nasional menuju kebangkitan swasembada pangan Indonesia,” tutupnya.
Dengan lonjakan produksi yang signifikan, data yang kuat, serta sinergi lintas sektor yang terus diperkuat, NTB kian memantapkan posisinya sebagai salah satu lumbung pangan strategis nasional. Tahun 2026 pun diproyeksikan menjadi fase akselerasi menuju swasembada pangan yang lebih tangguh, mandiri, dan berkelanjutan.
