Rp4,8 miliar disiapkan, DPRD KLU desak gaji PPPK Paruh Waktu segera dibayar

Property of Lombokvibes.com
Property of Lombokvibes.com

Lombokvibes.com, LOMBOK UTARA – Kabar baik bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di Kabupaten Lombok Utara (KLU). Anggaran sekitar Rp4,8 miliar untuk pembayaran penghasilan mereka telah disepakati dalam pembahasan perubahan APBD 2026.

Meski demikian, DPRD KLU meminta pemerintah daerah segera menuntaskan tahapan penganggaran agar hak para PPPK paruh waktu yang selama ini tertunda bisa segera dibayarkan.

Ketua Fraksi Demokrat DPRD KLU, Ardianto, mengatakan anggaran tersebut telah disepakati Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam pembahasan KUPA-PPAS Perubahan 2026.

“Badan Anggaran bersama TAPD telah menyepakati anggaran sebesar sekitar Rp4,8 miliar untuk gaji PPPK paruh waktu,” ujar Ardianto, Selasa (22/9/2026).

Menurutnya, alokasi anggaran tersebut menjadi bagian dari perubahan APBD 2026 karena kebutuhan pembayaran penghasilan PPPK paruh waktu sebelumnya belum terakomodasi dalam APBD Murni 2026.

Setelah kesepakatan KUPA-PPAS, TAPD selanjutnya menyusun Rancangan APBD Perubahan (RAPBD-P) 2026. Proses tersebut diharapkan segera rampung sehingga pembayaran dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

Ardianto menjelaskan, persoalan penghasilan ini terutama dialami tenaga pendidik dan kependidikan yang sebelum diangkat menjadi PPPK paruh waktu memiliki skema pembayaran berbeda.

Sebelumnya, penghasilan mereka dibayarkan melalui sekolah masing-masing di bawah Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Dikpora), dengan sumber dana antara lain dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Perbedaan mekanisme tersebut menjadi salah satu faktor yang perlu disesuaikan pemerintah daerah dalam penyusunan anggaran. Pemda juga berupaya menyeragamkan penghasilan PPPK paruh waktu agar tidak terjadi kesenjangan antarpegawai.

Ardianto mengakui tertundanya pembayaran penghasilan tersebut telah berdampak terhadap para tenaga pendidik dan kependidikan. Ia pun meminta maaf atas kondisi yang terjadi.

“Kami tentu meminta maaf kepada kawan-kawan PPPK paruh waktu yang penghasilannya tertunda. Ini bukan disengaja, tetapi berkaitan dengan sistem dan proses pengangkatan, khususnya tenaga pendidik dan kependidikan yang sebelumnya memiliki pos penghasilan berbeda,” pungkasnya.

Dengan anggaran Rp4,8 miliar yang telah disepakati, kini penyelesaian tahapan APBD Perubahan menjadi hal yang dinantikan para PPPK paruh waktu di Lombok Utara.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!