Mataram, Lombokvibes.com – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Abul Chair meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) memperkuat tata kelola program dan kualitas data setelah pemeriksaan pendahuluan kinerja yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan NTB.
Hal itu disampaikan Abul Chair saat menghadiri Exit Meeting BPK RI Perwakilan NTB terkait Pemeriksaan Pendahuluan Kinerja atas Pengelolaan Dana Pendidikan, Kinerja Ketahanan Energi Provinsi, dan Ketahanan Pangan Daerah Tahun 2024 hingga Semester I 2026 di Kantor Gubernur NTB, Selasa (29/9/2026).
Menurutnya, hasil pemeriksaan tidak hanya menjadi bahan evaluasi, tetapi juga harus dimanfaatkan sebagai peringatan dini untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan.
“Pemeriksaan kinerja ini memberikan ruang bagi kita untuk melakukan perbaikan. Karena itu, hasil pemeriksaan harus kita manfaatkan sebagai early warning sekaligus bahan evaluasi untuk memperkuat manajemen pemerintahan,” kata Abul Chair.
Ia meminta seluruh kepala OPD menjadikan hasil pemeriksaan sebagai bahan pembelajaran bersama dengan mengedepankan keterbukaan dan komitmen dalam menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan.
Sekda menyoroti sejumlah aspek yang perlu diperkuat, mulai dari kualitas dan validitas data, konsistensi perencanaan, pengendalian internal, ketepatan sasaran program hingga efektivitas monitoring dan evaluasi.
Pada sektor pendidikan, Pemprov NTB didorong memperbaiki perencanaan berbasis kebutuhan serta memperkuat tata kelola dan pengawasan di satuan pendidikan. Pengelolaan anggaran, aset, dan pertanggungjawaban keuangan juga diminta berjalan secara tertib, transparan, dan akuntabel.
“Perencanaan harus berbasis kebutuhan. Sistem pengelolaan harus berjalan dengan baik, fungsi pengawasan harus diperkuat, dan setiap transaksi harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya,” ujarnya.
Di sektor energi, Sekda meminta Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memperkuat pengelolaan data, verifikasi, serta evaluasi program. Menurutnya, capaian indikator seperti rasio elektrifikasi perlu diikuti pengukuran dampak nyata yang dirasakan masyarakat.
Sementara pada sektor ketahanan pangan, Abul Chair menekankan pentingnya akurasi data produksi, produktivitas, dan stok komoditas strategis seperti tebu dan sapi. Data tersebut dinilai menjadi dasar penting dalam penyusunan kebijakan dan program pembangunan pertanian maupun peternakan.
Ia menegaskan bahwa ketahanan pangan tidak hanya menyangkut ketersediaan bahan pangan, tetapi juga akses distribusi dan keterjangkauan masyarakat terhadap pangan.
“Ketahanan pangan tidak hanya berbicara tentang ketersediaan barang. Kita juga harus memastikan distribusinya berjalan baik dan masyarakat mampu menjangkaunya. Karena itu, kebijakan harus didukung data yang akurat dan evaluasi yang menyeluruh,” katanya.
Untuk memastikan seluruh rekomendasi ditindaklanjuti, Sekda meminta Inspektorat Provinsi NTB menyusun matriks tindak lanjut yang memuat langkah perbaikan, OPD penanggung jawab, serta perkembangan penyelesaiannya.
Menurutnya, tindak lanjut pemeriksaan tidak boleh berhenti pada perbaikan administrasi semata, tetapi harus menyentuh pembenahan proses kerja dan akar persoalan agar kualitas tata kelola pemerintahan semakin baik.
“Yang kita harapkan bukan sekadar penyelesaian administrasi atau perbaikan dokumen, tetapi juga pembenahan proses bisnis dan akar persoalan,” tandasnya. (*)
