Lombokvibes.com, Mataram – Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Indah Dhamayanti Putri, menegaskan pentingnya peran keluarga dan lembaga pendidikan dalam mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak. Hal itu disampaikannya saat mendampingi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, Arifah Fauzi, dalam Seminar Nasional Kampanye Anti Kekerasan Seksual di UIN Mataram, Sabtu (18/4).
Kegiatan tersebut menjadi bentuk sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan dunia pendidikan dalam memutus mata rantai kekerasan yang masih menjadi persoalan serius, khususnya di Nusa Tenggara Barat.
Dalam sambutannya, Wagub yang akrab disapa Dinda itu menekankan bahwa perlindungan terhadap perempuan dan anak harus dimulai dari lingkungan keluarga. Menurutnya, keluarga memiliki peran paling mendasar dalam menciptakan ruang aman bagi tumbuh kembang anak.
“Perlindungan harus dimulai dari rumah tangga. Peran seorang ibu sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan bahagia bagi keluarga,” ujarnya.
Ia menilai, anak yang tumbuh dalam keluarga harmonis akan memiliki ketahanan mental yang lebih kuat sehingga mampu melindungi diri dari berbagai ancaman, termasuk narkoba dan tindak kekerasan.
Menanggapi masih tingginya angka kekerasan di sejumlah wilayah, Wagub Dinda mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berhenti saling menyalahkan dan mulai mengambil langkah konkret.
“Sudah saatnya kita berhenti saling menyalahkan. Mari bergerak bersama, sekecil apa pun langkah yang kita lakukan, untuk menekan angka kekerasan agar tidak terus meningkat,” tegasnya.
Selain itu, ia juga mendorong agar materi pencegahan kekerasan dimasukkan dalam kurikulum lembaga pendidikan, termasuk madrasah dan pondok pesantren, guna meningkatkan pemahaman hukum serta kesadaran perlindungan di tengah masyarakat.
Sementara itu, Menteri PPPA Arifah Fauzi mengapresiasi kolaborasi antara Pemerintah Provinsi NTB dan sivitas akademika dalam kampanye pencegahan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak.
Ia menegaskan bahwa konstitusi menjamin persamaan hak seluruh warga negara tanpa terkecuali. “Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum, termasuk perempuan dan anak,” jelasnya.
Menurutnya, perempuan dan anak merupakan bagian terbesar populasi Indonesia yang memiliki peran strategis dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Karena itu, perlindungan terhadap mereka menjadi tanggung jawab bersama.
“Perempuan dan anak memiliki posisi penting dalam melahirkan generasi berkualitas. Kita semua bertanggung jawab mempersiapkan mereka menjadi pemimpin masa depan,” pungkasnya.
