Lombokvibes.com, Mataram – PT Bank NTB Syariah bersama Pemerintah Provinsi NTB merampungkan skema pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan peserta magang luar negeri. Program ini disiapkan sebagai solusi pembiayaan yang aman dan transparan sekaligus upaya memutus praktik rekrutmen ilegal yang selama ini membebani calon pekerja migran.
Finalisasi program dilakukan melalui Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan sejumlah pemangku kepentingan ketenagakerjaan di NTB. Dalam skema awal, Bank NTB Syariah menyiapkan plafon pembiayaan sebesar Rp10 miliar pada tahun buku 2026.
Direktur Pembiayaan Bank NTB Syariah, Agus Suhendro, mengatakan program tersebut dirancang untuk mempermudah masyarakat NTB mengakses peluang kerja dan magang di luar negeri tanpa harus terjerat pembiayaan dari pihak tidak resmi.
“Seluruh skema penyaluran KUR wajib mengikuti ketentuan pemerintah dan prinsip kehati-hatian perbankan. Pencairan pembiayaan baru dilakukan setelah visa kerja atau visa magang resmi terbit,” ujarnya.
NTB sendiri menjadi salah satu daerah penyumbang PMI terbesar di Indonesia. Berdasarkan data ketenagakerjaan, sepanjang 2025 terdapat sekitar 35 ribu PMI asal NTB yang diberangkatkan ke luar negeri. Jumlah tersebut diperkirakan tetap tinggi pada 2026, ditambah meningkatnya minat masyarakat terhadap program magang luar negeri, khususnya Jepang.
Dalam implementasinya, Bank NTB Syariah menyiapkan tiga pola pembiayaan. Pertama, pola channeling melalui Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) sebagai mitra rekomendasi calon nasabah. Kedua, pembiayaan langsung kepada PMI melalui kerja sama dengan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI). Ketiga, pembiayaan khusus peserta magang melalui kerja sama resmi dengan LPK penyelenggara pemagangan luar negeri.
Agus menjelaskan, untuk mempercepat proses layanan, pihak bank akan melakukan verifikasi dan analisis pembiayaan secara paralel selama proses pelatihan dan pengurusan dokumen berlangsung.
“Begitu visa terbit, dana bisa langsung dicairkan tanpa menunggu proses administrasi tambahan,” katanya.
Pada tahap awal, program difokuskan untuk dua negara tujuan utama, yakni Malaysia dan Jepang. Untuk PMI sektor Malaysia, plafon pembiayaan berkisar Rp10 juta hingga Rp80 juta. Dana digunakan untuk kebutuhan keberangkatan seperti paspor, BPJS Ketenagakerjaan, pelatihan, medical check-up, tiket pesawat, dan visa kerja.
Sementara untuk program magang Jepang, pembiayaan disiapkan antara Rp50 juta hingga Rp70 juta per peserta. Pembiayaan mencakup pelatihan bahasa Jepang, asrama, konsumsi, asuransi, hingga pengurusan visa magang.
Guna menjaga kualitas pembiayaan tetap sehat, Bank NTB Syariah menerapkan skema pengembalian melalui pemotongan gaji pekerja di negara penempatan. Selain itu, keluarga inti calon PMI juga dilibatkan sebagai penjamin moral dengan ikut menandatangani akad pembiayaan.
Pemprov NTB turut mendukung program tersebut melalui penguatan sistem informasi tenaga kerja dan penyusunan regulasi daerah yang mendukung perlindungan PMI.
Melalui program ini, pemerintah dan perbankan berharap masyarakat NTB dapat memperoleh akses kerja luar negeri secara legal, aman, dan produktif, sekaligus meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui pengelolaan remitansi yang lebih baik.
