Lombokvibes.com, Lombok Utara – Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) menyatakan kesiapan mendukung pelaksanaan Program Sekolah Rakyat yang digagas pemerintah pusat. Seluruh kuota siswa yang dialokasikan untuk KLU telah terpenuhi, sementara berbagai persiapan teknis terus dimatangkan melalui kolaborasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD).
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lombok Utara, Faturrahman, mengatakan hingga saat ini tidak ada kendala berarti dalam persiapan pelaksanaan Sekolah Rakyat. Pemerintah daerah saat ini tinggal menunggu penyelesaian sarana fisik sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai.
“Tidak ada kendala. Kita hanya menunggu gedungnya selesai, sementara calon siswa sudah siap,” ujar Faturrahman kepada Lombokvibes.com Rabu (9/7/2026).
Ia menjelaskan, kuota yang diberikan untuk Kabupaten Lombok Utara sebanyak 270 siswa, terdiri dari Sekolah Rakyat Dasar (SRD) 30 siswa, Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 120 siswa, dan Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 120 siswa. Seluruh kuota tersebut telah terpenuhi.
Menariknya, minat masyarakat pada jenjang SMP dan SMA tercatat sangat tinggi bahkan melampaui kuota yang tersedia. Namun kondisi berbeda terjadi pada jenjang SD yang proses penjaringan siswanya relatif lebih menantang.
Menurut Faturrahman, sebagian orang tua masih merasa berat melepas anak-anak mereka tinggal di asrama dalam jangka waktu yang cukup lama karena usia yang masih kecil.
“Kalau SMP dan SMA justru pendaftarnya lebih dari kuota. Untuk SD memang tantangannya berbeda. Sebagian orang tua belum siap melepas anaknya tinggal di asrama karena masih kecil,” katanya.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa konsep pendidikan berasrama masih membutuhkan proses adaptasi di tengah masyarakat, khususnya bagi keluarga yang memiliki anak usia sekolah dasar.
Meski demikian, Pemerintah Kabupaten Lombok Utara optimistis program tersebut akan berjalan baik seiring meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap manfaat pendidikan berasrama yang ditawarkan Sekolah Rakyat.
Untuk mendukung pelaksanaan program, Pemkab KLU telah membentuk Tim Transisi Sekolah Rakyat melalui Surat Keputusan (SK) khusus. Tim ini bertugas memastikan seluruh kebutuhan operasional dapat dipersiapkan sebelum proses rekrutmen tenaga pendidikan dan tenaga pendukung selesai dilakukan oleh Kementerian Sosial.
“Kita sudah memiliki SK Tim Transisi Sekolah Rakyat permanen. Salah satu tugasnya menyiapkan kebutuhan sementara sebelum proses rekrutmen tenaga pendidik, wali asuh, wali asrama dan unsur pendukung lainnya oleh Kemensos selesai,” jelasnya.
Persiapan tersebut tidak hanya melibatkan Dinas Sosial. Sejumlah OPD lain juga telah dilibatkan dalam mendukung operasional Sekolah Rakyat, mulai dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, Satpol PP hingga instansi terkait lainnya.
Menurut Faturrahman, rapat perdana tim transisi telah dilaksanakan dan seluruh pihak menyatakan kesiapan untuk mendukung keberhasilan program tersebut.
“Kemarin kita sudah melaksanakan rapat perdana tim transisi. Insyaallah seluruh OPD yang terlibat siap mendukung,” ujarnya.
Pada tahun ajaran perdana, Sekolah Rakyat yang beroperasi di Lombok Utara tidak hanya menampung peserta didik asal KLU. Total sekitar 570 siswa akan belajar di sekolah tersebut, termasuk siswa yang berasal dari Lombok Barat, Lombok Timur hingga Pulau Sumbawa.
Hal ini menjadikan Sekolah Rakyat di Lombok Utara tidak hanya berfungsi sebagai pusat pendidikan bagi masyarakat setempat, tetapi juga menjadi salah satu pusat layanan pendidikan berasrama bagi wilayah NTB.
Terkait pembiayaan, Faturrahman menegaskan seluruh kebutuhan anggaran program berada di bawah tanggung jawab Kementerian Sosial. Pemerintah daerah berperan sebagai penerima manfaat sekaligus mitra pelaksana yang mendukung kelancaran program di lapangan.
“Untuk pendanaan semuanya dari Kemensos. Daerah pada prinsipnya mendukung pelaksanaan program agar berjalan maksimal,” tegasnya.
Program Sekolah Rakyat sendiri merupakan salah satu program prioritas pemerintah yang ditujukan untuk memperluas akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu melalui sistem pendidikan berasrama yang terintegrasi.
