Lombokvibes.com, Lombok Utara – Pemerintah Pusat RI menggelontorkan dana Rp70 miliar untuk pembangunan pengaman pantai Gili Meno. Pembangunan ini dilakukan untuk menangani abrasi yang telah mengikis garis pantai Gili Meno hingga 35 meter sejak tahun 2011.
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sungai dan Pantai II Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Nusa Tenggara I, Lalu Nasrudin, menjelaskan, proyek pengaman pantai ini merupakan bagian dari program nasional yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
“Karena itu dilakukan pembangunan breakwater dan groin tahun ini,” jelas Nasrudin, kepada lombokvibes (15/8/2025) kemarin.
Nasrudin juga mengakui kemungkinan adanya benturan material proyek dengan terumbu karang akibat arus laut, namun menegaskan bahwa hal itu bukan merupakan bentuk perusakan yang disengaja.
“Kami telah berkoordinasi dengan Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang untuk menyiapkan langkah-langkah restorasi jika diperlukan,” ujarnya.
Sementara itu, proyek pembangunan pengaman pantai juga dipantau langsung oleh Komisi II DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU). Wakil Ketua II DPRD KLU, I Made Karyasa, menegaskan, peninjauan ini dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaannya sesuai prosedur dan tidak berdampak negatif pada lingkungan, terutama ekosistem terumbu karang yang menjadi ikon wisata bahari di kawasan Tiga Gili.
“Kami ingin memastikan proyek pengaman pantai ini tidak merusak lingkungan dan benar-benar bermanfaat untuk mencegah abrasi. Karena faktanya, abrasi di kawasan ini mencapai 2,1 meter per tahun,” sebutnya.
Sementara itu, sejumlah warga di Gili Meno sangat menyayangkan proyek yang tengah dilakukan oleh pemerintah tersebut. Hal ini dikarenakan, saat ini Gili Meno masih mengalami krisis air bersih yang berkepanjangan.
Dari platform media sosial Facebook, beberapa warga menanggapi kabar pembangunan proyek pengaman pantai Gili Meno itu.
“Meno butuh Air bersih pak, biar adil seperti di Gili Air,” tulis akun @Gobarchev.
“Air bersih yg terpenting sekarang di Gili Meno,” timpan akun @Made Ardika.
Sebelumnya, Bupati Lombok Utara H.Najmul Akhyar pada (18/7/2025) lalu menegaskan komitmen Pemda KLU untuk mengatasi krisis air bersih di Gili Meno. Dia mengatakan, Pemda akan melakukan berbagai upaya strategis untuk menjamin kebutuhan dasar masyarakat serta menjaga stabilitas sektor pariwisata di kawasan Gili Meno. Salah satu langkah penting yang tengah ditempuh adalah pengajuan banding atas sanksi dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).
“Saya tidak ingin persoalan ini berlarut-larut. Saya khawatir terhadap masyarakat dan sektor pariwisata di Gili Meno. Jika dibiarkan, dampaknya bisa sangat serius akibat minimnya pasokan air,” tegas Najmul.
< a title=" milad bima 2025" target="_blank">
