Lombokvibes.com, Mataram– Pemerintah Provinsi NTB bersama Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Mataram menegaskan bahwa pengurusan izin edar produk pangan dan UMKM bisa dilakukan secara mandiri tanpa biaya calo. Bahkan, sebagian besar layanan pendampingan diberikan secara gratis.
Kepala BBPOM Mataram, Yogi Abaso, menegaskan masyarakat tidak perlu takut ataupun bergantung pada jasa perantara untuk mengurus legalitas produk.
“Uruslah izin edar produk anda secara mandiri. Kami menjamin seluruh proses layanan yang kami sediakan tidak dipungut biaya,” tegasnya usai penandatanganan MoU bersama Pemprov NTB di Mataram, Kamis (7/5/2026).
Menurutnya, pelaku usaha hanya dikenakan biaya resmi berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), khususnya untuk produk pangan risiko rendah dengan kisaran sekitar Rp300 ribu dan berlaku hingga lima tahun.
Ia juga menjelaskan bahwa semakin tinggi risiko produk makanan maupun obat, maka biaya PNBP akan menyesuaikan. Namun mayoritas produk UMKM di NTB masuk kategori risiko rendah hingga menengah sehingga biayanya relatif terjangkau.
Untuk mempermudah layanan, BBPOM Mataram kini membuka konsultasi dan pendampingan melalui WhatsApp. Pelaku usaha bahkan tidak perlu datang langsung ke kantor karena seluruh proses awal bisa dilakukan secara daring.
“Kami siap menyambangi pelaku usaha di mana pun mereka berada,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kominfotik NTB sekaligus Jubir Pemprov NTB, Ahsanul Halik, menegaskan pihaknya akan menggencarkan sosialisasi hingga tingkat desa agar masyarakat memahami bahwa pengurusan izin edar BBPOM tidak mahal seperti yang selama ini beredar.
Menurutnya, praktik percaloan justru membuat pelaku UMKM takut mengurus izin karena kerap dimintai biaya hingga jutaan rupiah.
“Informasi menyesatkan dari calo bisa merugikan UMKM dan membahayakan masyarakat karena produk yang beredar tidak terjamin kualitas dan keamanannya,” tegas pria yang akrab disapa Doktor Aka itu.
Pemprov NTB berharap kolaborasi bersama BBPOM Mataram dapat memperkuat daya saing produk UMKM lokal agar lebih legal, aman, dan mampu menembus pasar yang lebih luas tanpa terbebani pungutan ilegal.
