Lombokvibes.com, LOMBOK UTARA – Persoalan ruang tangkap, akses pantai, hingga ketidakpastian hak kelola laut masih menjadi tantangan bagi nelayan tradisional di Kabupaten Lombok Utara (KLU). Melalui Rembuk Agraria Pesisir, Dewan Pengurus Daerah Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (DPD KNTI) Lombok Utara mendorong pemerintah memberikan pengakuan dan perlindungan lebih kuat terhadap hak-hak masyarakat pesisir.
Forum yang mengusung tema “Konsolidasi Gerakan KNTI Wujudkan Keadilan Agraria Pesisir” tersebut berlangsung di Pantai Wash, Dusun Beraringan, Desa Kayangan, Kecamatan Kayangan, Rabu (11/11/2026).
Sebanyak 327 peserta dari berbagai unsur tercatat menghadiri kegiatan ini, mulai kelompok nelayan, perempuan pesisir, kepala desa, organisasi masyarakat sipil, akademisi, hingga perwakilan pemerintah kabupaten dan provinsi.
Sejumlah pejabat dan pemangku kepentingan juga turut hadir, di antaranya Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB H. Muslim, akademisi Universitas Mataram Ir. Saptono Waspodo, M.Si., serta Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara.
Hadir pula perwakilan BPJS Ketenagakerjaan Mataram, Kantor ATR/BPN Lombok Utara, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu KLU, serta Baznas KLU.
Dalam forum tersebut, sejumlah persoalan mendasar mengemuka. Mulai dari semakin terbatasnya akses terhadap pantai dan lokasi tambatan perahu akibat abrasi maupun penguasaan ruang pesisir, menyempitnya wilayah tangkap nelayan tradisional, hingga ketidakpastian hukum atas wilayah kelola laut.
Persoalan lain yang turut disoroti meliputi akses bahan bakar minyak (BBM), penurunan hasil tangkapan, serta belum optimalnya pembangunan sarana dan prasarana perikanan.
Ketua DPD Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Lombok Utara, Najamudin, S.Pd., menilai keadilan agraria pesisir tidak cukup dimaknai sebagai persoalan penguasaan tanah.
“Lebih dari itu, masyarakat nelayan membutuhkan jaminan akses terhadap laut, pantai, dan wilayah tangkap yang selama ini menjadi tumpuan kehidupan mereka,” tegasnya.
Salah satu agenda strategis yang didorong dalam rembuk tersebut adalah pengakuan terhadap praktik hukum lokal atau awiq-awiq nelayan.
Menurutnya, aturan lokal ini dinilai penting dalam mengatur pemanfaatan ruang tangkap tradisional, termasuk wilayah tangkap 0–3 mil laut, penggunaan alat tangkap, serta perlindungan wilayah penangkapan dari praktik yang berpotensi merugikan nelayan kecil.
“Selain itu, KNTI mendorong perlindungan kawasan pesisir yang selama ini digunakan sebagai tempat tambatan perahu dan aktivitas ekonomi masyarakat,” jelasnya.
“Dengan demikian, pembangunan maupun investasi di kawasan pesisir tidak menghilangkan akses masyarakat lokal terhadap ruang hidupnya,” sambungnya lagi.
Rembuk Agraria Pesisir ini berlangsung melalui tiga tahapan, yakni penyampaian aspirasi nelayan, tanggapan pemerintah terhadap berbagai persoalan yang disampaikan, serta perumusan komitmen bersama untuk menindaklanjuti persoalan tersebut.
Forum juga mendorong percepatan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih sebagai salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan sarana dan prasarana perikanan yang memadai.
Najam menegaskan, DPD KNTI Lombok Utara berharap pertemuan ini tidak berhenti sebagai ruang penyampaian aspirasi. Setiap persoalan yang telah disampaikan diharapkan mendapat tindak lanjut konkret, dengan kejelasan pihak yang bertanggung jawab dan waktu pelaksanaan.
“Bagi masyarakat pesisir, pengakuan hak kelola laut bukan sekadar persoalan kebijakan, melainkan menyangkut keberlanjutan mata pencaharian dan masa depan generasi nelayan,” tegasnya.
KNTI sendiri menegaskan, nelayan tradisional bukan sekadar pengguna sumber daya laut. Mereka merupakan bagian dari masyarakat yang secara turun-temurun menjaga, mengelola, dan menggantungkan kehidupannya pada laut.
Karena itu, laut dan pantai harus tetap menjadi ruang hidup bersama yang menjamin keberlangsungan kehidupan masyarakat pesisir.
