Lombokvibes.com, LOMBOK UTARA – Penurunan alokasi transfer pemerintah pusat sekitar Rp303 miliar menjadi salah satu tantangan fiskal yang dihadapi Kabupaten Lombok Utara dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027.
Persoalan tersebut mengemuka dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Lombok Utara dengan agenda penjelasan kepala daerah terhadap Rancangan APBD (RAPBD) 2027 yang dipimpin Ketua DPRD KLU, Agus Jasmani, didampingi Wakil Ketua II DPRD KLU I Made Karyasa, di Ruang Sidang DPRD KLU, Kamis (12/11/2026).
Dalam rapat yang diikuti 18 anggota DPRD tersebut, Bupati Lombok Utara Najmul Akhyar menyampaikan gambaran struktur pendapatan dan belanja daerah sekaligus menjelaskan penyesuaian fiskal yang perlu dilakukan pemerintah daerah.
Berdasarkan rancangan yang disampaikan, pendapatan daerah KLU pada 2027 direncanakan mencapai Rp1,34 triliun. Angka tersebut terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp395,01 miliar dan pendapatan transfer sebesar Rp945,90 miliar.
Sementara itu, belanja daerah direncanakan sebesar Rp1,33 triliun, dengan alokasi terbesar untuk belanja operasi yang mencapai Rp1,04 triliun.
Namun, tantangan muncul setelah pemerintah pusat menetapkan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) untuk Kabupaten Lombok Utara sebesar Rp590,37 miliar.
Jumlah tersebut jauh lebih rendah dibandingkan alokasi transfer dalam rancangan APBD sebelumnya yang tercatat sebesar Rp893,55 miliar. Artinya, terdapat penurunan sekitar Rp303 miliar yang harus diantisipasi dalam penyesuaian anggaran daerah.
Menanggapi kondisi tersebut, Najmul menegaskan perlunya pengelolaan anggaran yang lebih cermat melalui rasionalisasi belanja, penajaman program prioritas, serta penguatan sumber-sumber pendapatan daerah.
Menurutnya, penyusunan RAPBD 2027 harus berlandaskan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas agar setiap alokasi anggaran benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Pengelolaan anggaran yang lebih cermat melalui rasionalisasi belanja, penajaman program prioritas, serta penguatan sumber-sumber pendapatan daerah,” ujarnya.
Pemerintah daerah juga akan mengarahkan alokasi fiskal pada program strategis yang berkaitan dengan pelayanan dasar masyarakat, pembangunan daerah, serta pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
Dalam rancangan tersebut, RAPBD 2027 mencatat surplus sebesar Rp5,75 miliar. Sementara pengeluaran pembiayaan dengan nilai yang sama dialokasikan untuk penyertaan modal daerah sehingga SILPA tahun berkenaan diproyeksikan nihil.
Melalui pembahasan bersama DPRD, pemerintah daerah berharap rancangan anggaran tersebut dapat menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
Rapat paripurna ini turut dihadiri Sekretaris Daerah KLU Sahabuddin, unsur Forkopimda, serta para kepala organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemkab Lombok Utara.
