Lombok Utara, Lombokvibes.com – DPRD Kabupaten Lombok Utara mendorong pemerintah daerah mengalokasikan anggaran yang proporsional untuk mendukung penataan kawasan wisata 3 Gili secara merata. Desakan itu muncul seiring pembahasan Raperda perubahan pajak dan retribusi yang dinilai harus diimbangi dengan peningkatan fasilitas publik di kawasan wisata unggulan tersebut.
Anggota Fraksi PNI DPRD Lombok Utara, H. M. Taufik, menilai kondisi infrastruktur dan pelayanan publik di Gili Trawangan, Gili Meno, dan Gili Air masih belum sebanding dengan tingginya kunjungan wisatawan setiap tahun.
“Pembahasan Raperda perubahan pajak dan retribusi ini menjadi momentum kita untuk berbenah, baik menyangkut penghimpunan PAD maupun imbal balik ke masyarakat, termasuk 3 Gili,” ujarnya, Sabtu (16/5/2026).
Menurut politisi Partai Perindo tersebut, sejumlah pelaku usaha di kawasan 3 Gili pada dasarnya tidak keberatan dengan kenaikan pajak dan retribusi, selama kebijakan itu diikuti komitmen nyata pemerintah dalam membenahi fasilitas dan pelayanan publik.
Ia mengatakan, para pengusaha hotel, restoran, hingga pelaku UMKM berharap ada perubahan nyata terhadap penataan kawasan wisata setelah target PAD dinaikkan.
“Fasilitas penunjang harus benar-benar diperbaiki secara bertahap. Contoh kecil saja toilet umum. Di Gili Trawangan jumlahnya masih kurang, sementara di Gili Meno belum ada sama sekali,” katanya.
Mantan Kepala Desa Gili Indah itu juga menyoroti kondisi infrastruktur jalan lingkungan di kawasan 3 Gili yang dinilai belum merata. Menurutnya, jalan lingkar di Gili Trawangan relatif lebih baik dibandingkan Gili Air maupun Gili Meno.
“Gili Air masih banyak ruas jalan lingkar yang berpasir. Kalau di Trawangan, mungkin tinggal jalan gang menuju pemukiman yang belum tuntas,” jelasnya.
Taufik menegaskan, sebagai salah satu penyumbang PAD terbesar di Lombok Utara, kawasan 3 Gili harus mendapatkan perhatian anggaran secara konsisten setiap tahun. Ia meminta pemerintah daerah tidak hanya menjadikan 3 Gili sebagai objek pendapatan daerah semata.
“Porsi anggaran untuk lampu jalan, jalan lingkungan, fasilitas kesehatan, pengelolaan sampah hingga pendidikan di 3 Gili harus diperhatikan, supaya tidak ada kesan Gili hanya sebagai obyek PAD,” tegasnya.
Selain itu, sebagai anggota Pansus Pajak dan Retribusi DPRD Lombok Utara, Taufik juga mendorong agar pelaku usaha dilibatkan langsung dalam pembahasan Raperda. Mulai dari pengusaha properti, transportasi laut, wisata bawah laut hingga UMKM lokal.
Ia juga meminta OPD teknis lebih transparan dalam penghimpunan data pendapatan daerah, terutama terkait jumlah kunjungan wisatawan ke kawasan 3 Gili.
“Selama ini kita hanya melihat angka di media. Jumlah wisatawan sekian, PAD sekian, tapi data riil wisatawan yang langsung masuk ke 3 Gili, baik lewat Bangsal maupun Teluk Nara, belum benar-benar terbuka,” tandasnya.
